MANYARAN – Sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Semarang 2012-2013, Suhantoro (mantan Sekretaris KONI) dan Djody Aryo Setiawan (mantan Bendahara KONI) kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (25/8). Adapun saksi yang dihadirkan adalah Ichwan Ubaidilah (Ketua Umum KONI Kota Semarang) Bayu (Staf Kesekretariatan KONI Kota Semarang) dan tiga saksi dari PNS Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (Disospora) Kota Semarang, yakni Siswoyo, Sidik S, Suryo Agung, serta Rubianto.

Dalam pemeriksaan saksi tersebut, Ichwan Ubaidilah membenarkan dirinya telah memberikan dana talangan hingga Rp 1 miliar di KONI. Namun Ichwan membantah mengetahui adanya pemotongan dana cabang olahraga (cabor) untuk mengembalikan dana talangan dirinya.

”Secara global saya talangi Rp 1 miliar lebih. Sudah dikembalikan Rp 400 juta lebih, masih kurang banyak. Kalau ternyata itu dana hasil pemotongan cabor diserahkan ke saya, saya tidak tahu. Setahu saya itu dana dari APBD untuk kembalikan dana talangan,” kata saksi Ichwan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Gatot Susanto.

Ichwan menyebutkan, dana talangan tersebut diberikan karena anggaran KONI 2012 pencairan baru keluar di akhir tahun bahkan mendekati APBD Perubahan. ”Dulu agar kegiatan tetap bisa jalan, caranya harus mencari dana talangan. Tahun 2012, saya dibebani selaku ketua umum untuk menalangi dulu. Itu hasil rapat pengurus inti, karena nantinya ada pengembalian dari dana APBD kalau sudah cair,” sebut pentolan ormas Lindu Aji tersebut.

Dia juga mengaku berani memberikan dana talangan tersebut, karena nominal dana APBD yang akan diperoleh KONI, jumlahnya sudah diketahui walaupun anggarannya belum cair.

”Nominal yang di-ACC Pemkot Semarang dari dana APBD untuk KONI. Kami sudah mengetahui nominalnya, sehingga saya mau menalangi. Tahu jumlah nominalnya sekitar bulan Oktober,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ichwan, dana talangan tersebut diberikan karena pada 2011 ada devisit keuangan. Ia mengatakan, dana talangan itu diserahkan ke Djody dan Suhantoro.

”Yang saya talangi beberapa di antaranya dana porprov untuk seragam sekitar Rp 559 juta yang saya serahkan 3 kali. Renovasi kantor KONI sekitar Rp 79 juta. Untuk cabor sekitar Rp 10 juta, pajak Rp 66 jutaan, RPH Rp 10 jutaan. Pengembalian dana ke kasda Rp 228 juta akibat kelebihan tahun 2013,” sebutnya.

Uang talangan tersebut, lanjut Ikhwan, pengembaliannya diterima dari Suhantoro Rp 89 juta, Djody Aryo Setyawan Rp 150 juta dan Suhantoro lagi Rp 218 juta. ”Selain itu, melalui Muhtar Rp 55 juta dan Joko Angraito. Saya tidak menanyakan uang dari mana, setahu saya dana APBD yang sudah cair,” ungkapnya.

Saksi Bayu mengatakan, dirinya tidak tahu secara langsung adanya pemotongan dana cabor. Akan tetapi, dirinya mendapat laporan dari cabor yang merasa keberatan, karena dana hibah dipotong sampai 50 persen dengan alasan membantu operasional KONI. ”Pemotongan hasil dari keputusan rapat. Yang dipotong cuma 10 cabor dari 40-an cabor dan hanya yang bantuannya besar. Masing-masing cabor dipotong Rp 5 juta,” katanya.

Bayu juga menyebutkan, dirinya tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan laporan yang diketahui menggunakan kuitansi fiktif yang sudah di-mark up. Saat itu, dirinya hanya diminta bantuan oleh pengurus inti untuk mengantarkan.

”Yang rapat dan membuat laporan fiktif itu Pak Kamali, Sudibyo, dan Mochtar Hidayat. Saat itu, mereka rapat bikin LPJ (fiktif),” sebutnya.

Hakim Gatot mengatakan, kalau dilaporkan ke tipikor bukan hanya dua ini saja yang jadi tersangka, semua bisa kena, apalagi ada fiktif ini. ”Ini bisa jadi tersangka semua,” tandas Gatot usai kedua saksi diperiksa. (jks/aro/ce1)