AKAN DIHENTIKAN: Aktivitas galian C ilegal di Brown Canyon Rowosari, Tembalang yang kembali beroperasi. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AKAN DIHENTIKAN: Aktivitas galian C ilegal di Brown Canyon Rowosari, Tembalang yang kembali beroperasi. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng menyatakan penambangan galian C di Brown Canyon, Rowosari, Tembalang, ilegal. Sebab, dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan perkebunan.

Kepala Dinas ESDM Jateng, Teguh Dwi Paryono, mengatakan, selama ini pertambangan galian C di Brown Canyon beroperasi secara kucing-kucingan, terutama di malam hari karena takut terkena razia. ”Itu lahan perorangan dan beroperasinya kucing-kucingan. Yang pasti akan kita hentikan,” tegasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Menurutnya, karena wilayah tersebut masuk kawasan perkebunan, maka pihaknya tidak bisa menerbitkan Izin Operasi Produksi Tambang. Namun aksi kucing-kucingan yang terjadi membuat pemda dirugikan karena tidak mendapatkan pajak dari galian C ilegal.

Dikatakannya, daripada kucing-kucingan, di wilayah tersebut bisa dikeluarkan Izin Operasi Produksi Khusus karena merupakan kawasan perkebunan. Dengan adanya izin tersebut, pengelola pertambangan dapat melakukan pengangkutan dan penjualan material, serta pemerintah daerah mendapatkan pajak. ”Syarat mendapatkan Izin Operasi Produksi Khusus adalah harus ada rekomendasi dari Penjabat Wali Kota Semarang. Dengan begitu pajak bisa ditarik,” paparnya.

Dengan pengambilan material keras di wilayah tersebut, akan mudah diwujudkan menjadi kawasan perkebunan. ”Kami saat ini sedang membahas skemanya, jadi tidak bisa serta-merta,” ujarnya.

Terkendala Perda
Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro P Martanto mengatakan, praktik galian C di daerah Rowosari, Tembalang, masih sulit untuk ditertibkan. Pasalnya, penertiban penambangan liar tersebut masih terkendala belum adanya perda yang mengatur tentang galian C.

Dikatakan, selama ini pihak yang berwenang dalam menindak tegas praktik galian C liar adalah Satpol PP dan Dinas ESDM Jateng. Belum adanya perda Kota Semarang yang mengatur tentang galian C membuat pihak Pemkot Semarang tidak bisa berbuat apa-apa. ”Perda yang mengatur tentang galian C masih menganut Perda Provinsi Jateng. Untuk tingkat kota khususnya Kota Semarang memang belum ada yang mengatur tentang galian C. Penindakan sendiri, yang melakukan Satpol PP Provinsi,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (24/8).

Pihak provinsi memang meminta kepada Pemkot Semarang untuk melakukan langkah-langkah preventif terhadap penertiban praktik galian C. Namun karena memiliki keterbatasan dan belum ada perda, pihak Pemkot Semarang tak memiliki pegangan regulasi yang kuat.

”Ke depan kita akan mengundang pihak Dinas ESDM dan Satpol PP Provinsi Jateng untuk melakukan koordinasi terhadap penindakan galian C yang hingga kini memang masih beroperasi. Sementara ini, pihak pemkot masih fokus terhadap pilwalkot. Sehingga perumusan perda itu memang harus menunggu, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ujarnya.

Anggota DPRD Kota Semarang, Nunung Sriyanto, mengatakan, praktik galian C adalah ilegal yang merusak lingkungan. Dikatakan Nunung, izin galian C hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Bahkan, dalam Perda RTRW tidak memperbolehkan adanya galian C. ”Pemkot Semarang hingga kini memang belum memiliki perda tentang galian C. Membuat perda tersebut tidak mudah. Harus dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak Pemerintah Provinsi Jateng,” kata Nunung. (ric/ewb/aro/ce1)