Dana Kampanye Calon Rp 16,7 M

198
SIAP BERSAING: Tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2016-2021 yang ditetapkan KPU Kota Semarang kemarin. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
SIAP BERSAING: Tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2016-2021 yang ditetapkan KPU Kota Semarang kemarin. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)

BALAI KOTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menetapkaan batas akhir pemasangan baliho calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang pada 26 Agustus 2015. Karena itu, KPU meminta kepada seluruh pasangan calon untuk mencopot semua alat peraga kampanye, mulai dari stiker di kaca angkutan kota (angkot) hingga baliho.

”Kita akan melakukan sidak terkait penurunan alat peraga tersebut. Kita akui pasti kesulitan dalam hal menindak. Karena jumlah baliho calon di Semarang ini sangat banyak. Berdasar laporan yang kita terima ada sekitar 1.500 buah baliho. Namun kita akan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait untuk pencopotan tersebut. Tapi, kami minta calon sadar diri untuk melepas semua atribut sendiri,” ujar Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, usai acara penetapan bakal calon menjadi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang di Balai Kota, kemarin (24/8).

Menurut Henry, nantinya KPU akan memfasilitasi baliho bagi pasangan calon. Masing-masing calon akan mendapatkan fasilitas 5 baliho yang ukuran maksimalnya 4×7 meter. Titik pemasangan baliho juga ditentukan oleh KPU. Namun desain dari baliho bisa diusulkan oleh masing-masing calon. ”Kalau baliho itu letaknya di posko pemenangan masih diperbolehkan,” kata Henry.

Terkait stiker yang menempel di angkot, Henry menyatakan bila praktik untuk pencopotannya juga tidak mudah. Rencananya, menurut Henry, KPU akan bekerja sama dengan pemerintah kota. ”Misalnya, pencopotan itu dilakukan saat angkot tersebut melakukan uji KIR,” ungkapnya.

Henry menambahkan, KPU telah menetapkan batas maksimal dana kampanye bagi masing-masing pasangan calon sebesar Rp 16,7 miliar, tepatnya Rp 16.687.900.000 Penggunaan dana kampanye itu terhitung selama masa kampanye, yakni 27 Agustus – 5 Desember 2015.

”Jumlah tersebut merupakan hasil kesepakatan antara KPU dan seluruh pasangan calon. Jumlah itu juga seusai perkiraan perhitungan kami dengan mempertimbangkan berapa biaya membuat suvenir, rapat atau pertemuan, dan lainnya. Dari Rp 16,7 miliar itu sudah termasuk pembuatan bahan kampanye yang besarnya disepakati Rp 9 miliar,” tandasnya.

Henry menambahan, perhitungan itu untuk 6 komponen, yakni rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, pembuatan bahan kampanye, kampanye dalam bentuk lain, serta jasa manajemen dan konsultan. Kampanye dalam bentuk lain meliputi kegiatan olahraga, budaya, dan sosial. ”Contohnya bazar, pentas seni, jalan sehat, dan lainnya,” tambah Henry.

Sementara itu, dalam proses penetapan bakal calon menjadi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2016-2021 di Balai Kota Semarang, berlangsung ramai. Masing-masing pasangan calon memboyong massa pendukung. Alhasil, tiga kubu pendukung tersebut saling balas-membalas yel-yel.

Namun ratusan pendukung tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung. Untuk menjaga kondusivitas, hanya belasan orang yang diperbolehkan masuk sebagai perwakilan. Namun hal tersebut tidak membuat suasana tertib. Di dalam gedung, massa justru semakin memanas usai KPU menetapkan pasangan calon.

”Melihat antusiasme pendukung yang datang cukup banyak, maka dalam pengambilan nomor undian pasangan calon Selasa besok (hari ini), kita akan tambah personel pengamanan dari pihak kepolisian,” kata Henry sembari menambahkan, proses pengundian nomor urut akan dilakukan hari ini pukul 13.00 di tempat yang sama. ”Kita akan menggunakan cara pengundian seadil mungkin, mulai dari siapa yang akan mengambil undian pertama,” tandasnya.

Terpisah, Panwaslu Kota Semarang, Mohamad Amin menyatakan, masih banyak ditemui dugaan pelanggaran terkait Pilwalkot Semarang. Di antaranya, keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) yang turut kampanye satu pasangan calon.

”Ada dua orang, satu orang sudah divonis disiplin PNS. Mereka mengajak masyarakat untuk memilih satu pasangan calon serta menawarkan visi misi satu calon,” kata Amin. (zal/aro/ce1)