PT Harmony International Technology (HIT) menjadi pemenang dalam lelang proyek peningkatan Jalan Tlogosari Raya. Padahal perusahaan tersebut sedang menjadi sorotan akibat keterlibatan dua petingginya dalam kasus dugaan korupsi proyek kolam retensi Muktiharjo Kidul, Pedurungan. Ini sungguh ironis. Kenapa bisa terpilih? Benarkah ada yang tidak beres dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Semarang?

M. Dasuki mengaku sudah dua tahun mendirikan perusahaan guna mengikuti lelang. Direktur CV MJA ini menyatakan sudah 18 kali turut serta dalam setiap lelang, termasuk lelang di Pemkot Semarang, namun tak sekalipun membuahkan hasil.

”Saya sudah 18 kali ikut lelang, Mas, tapi tak pernah sekalipun yang lolos. Sekarang saya tahu, kalau tidak kenal panitia lelang, saya sudah pesimistis ikut. Ya, hanya naruh dan kumpulin dokumen saja. Kemungkinan menang lelang sangat kecil,” kata Dasuki saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (23/8).

Dasuki mengatakan, kedekatan dengan panitia lelang sangat dibutuhkan. Dia mengakui, setiap lelang pemenangnya lebih didominasi pemain lama, khususnya perusahaan yang punya kedekatan dengan panitia. Sehingga apabila ingin mengikuti lelang, harus membutuhkan jaringan panitia lelang.

”Kalau mau cepet lolos dan menang lelang, ya harus dekat pemain lama, kenal dengan panitia, dan ada jaringan asosiasi. Rata-rata yang digolkan cuma perusahaan yang dikenal. Pemain baru susah menang sekalipun dokumennya lengkap,” ujarnya.

Dia juga mengakui, perusahaannya belum pernah jadi sub ke perusahaan pemenang lelang. Namun hanya menjadi tangan ketiga atau jadi sub di perusahaan sub pemenang lelang. ”Seringnya saya jadi sub dari sub pemenang lelang (tangan ketiga, Red). Kalau jadi sub langsung pemenang lelang susah, Mas. Soalnya proyek yang saya tangani lebih ke proyek kecil yang anggarannya Rp 300 juta-Rp 500 juta saja,” sebutnya.

Nge-sub ke pemenang lelang, diakui Dasuki, memang ada. Namun hal itu diatur di luar addendum dan sangat banyak dijumpai. Praktik nge-sub itu terjadi karena perusahaan pemenang lelang tidak mampu mengerjakan lalu dilimpahkan. Selain itu, lanjut Dasuki, perusahaan pemenang lelang demikian biasanya hanya sebatas mengumpulkan berkas formalitas perusahaan.

”Umumnya perusahaan itu bisa menang karena ada kedekatan dengan panitia lelang. Nge-sub juga sering dilakukan karena proyek titipan yang ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau legislatif. Sistemnya bagi-bagi keuntungan. Hal itu sudah biasa dan klasik. Kebanyakan bagi keuntungan masing-masing 10 persen,” bebernya.

Dasuki mengatakan, dalam aturan sebenarnya dilarang bertemu antara pemilik perusahaan dengan panitia lelang sebelum Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyatakan ada pemenang. Namun karena perusahaan pemenang lebih banyak dipimpin pemain lama, ujung-ujungnya tetap saja seperti sistem penawaran dokumen kontrak aturan sebelumnya. ”Jadi, sistem LPSE itu tak ada bedanya, sama saja. Kemungkinan terjadi KKN masih besar,” ujarnya.

Sekalipun ada aturan sanggahan atas hasil keputusan lelang yang diberikan panitia lelang selama 2 hari, Dasuki menyatakan aturan itu hanya sebatas formalitas. ”Dengan adanya aturan sanggahan, kebanyakan perusahaan yang kalah lelang memang berkenan memberi sanggahan, tapi sama saja tidak akan diterima panitia lelang. Padahal kalau diterima panitia dampaknya harus menggugurkan pelelangan, ujung-ujungnya tetap saja gak pernah diterima, sehingga perusahaan yang kalah bosan memberi sanggahan,” ungkapnya.

Menurut Dasuki, sistem LPSE sekalipun tampak transparan, namun tak memberi dampak. Sekalipun perusahaan yang ada menawarkan harga lebih rendah dengan perusahaan lain, tetap saja pihak yang menang hanya yang dikenal. ”Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE sama saja, Mas, terpenting setiap mengerjakan proyek lelang hasil keuntungan yang wajar saja. Keuntungan cukup 5-10 persen. Kalau sampai 20 persen ke atas itu bisa terjerat hukum,” tandasnya.

ULP Tak Tegas

Terpisah, DPRD Kota Semarang menilai ULP Pemkot Semarang kurang jeli dalam menentukan pemenang lelang. Selain itu, ULP juga dinilai lamban dalam urusan mem-blaclist rekanan yang rekam jejak serta kinerjanya bermasalah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto menerangkan, dalam proses lelang lewat ULP, sebenarnya dinas teknis hanya melakukan verifikasi saja. Sedangkan ULP sendiri setelah mendapatkan peserta lelang akan melakukan penilaian yang biasanya berdasarkan legalitas formal, dokumen kekuatan hukum, dan lain sebagainya.

”Dalam sebuah proses lelang, harus ada sinergi dan sinkronisasi antara dinas teknis dan ULP sebelum memilih pemenang tender lelang. Sehingga dinas teknis harus memberi masukan atau padangan serta pertimbangan kepada ULP terkait rekam jejak pekerjaan atau kinerja sebuah perusahaan yang mengikuti lelang,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin.

Diakuinya, sekarang ini tak sedikit kontraktor atau perusahaan yang memiliki rekam jejak kurang baik justru menang dalam lelang. Menurutnya, hal tersebut harus jadi perhatian serius. Sebab, jika dipaksakan bisa jadi akan menimbulkan dampak buruk kepada pemerintah dan masyarakat. Wachid mencontohkan, perusahaan yang akan mengerjakan pembetonan Jalan Tlogosari Raya yang sebelumnya mengalami masalah saat mengerjakan pembangunan kolam retensi.

”Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan berkurang. Kok bolak-balik sing dimenangke wong iku-iku wae, padahal kan pernah bermasalah. Kalau pekerjaan tidak selesai, molor, maka tidak bisa dipergunakan masyarakat. Uang rakyat yang seharusnya dimaksimalkan untuk pekerjaan secara benar, jadi tidak maksimal. Duwite enteke podo tapi hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kan ruginya banyak,” ujarnya.

Ia juga menilai, tidak jelinya pemkot dalam memilih pemenang tender lelang bisa berdampak pada kerugian di sisi lain. Misalnya, bisa berhadapan dengan persoalan hukum, serta kerugian nilai anggaran yang menggunakan APBD. Ujung-ujungnya rakyat yang akan dirugikan.

Wachid juga menegaskan pemkot harus tegas dan berani dalam mempertahankan konsep. Kebijakan yang sudah diputuskan seperti spesifikasi dan DED (detail engineering design) harus betul-betul dikawal, dan jangan sampai dinas teknis memiliki kelonggaran yang akhirnya syarat spesifikasi maupun standar DED yang sudah ditentukan tersebut dilanggar pelaksana proyek.

”Pemkot harus berani blacklist PT atau perusahaan yang bermasalah. Kalau mengajukan permohonan lagi, ikut lelang lagi, jangan-jangan nanti pekerjaannya bermasalah lagi, yang bisa menyeret pejabat SKPD terlibat persoalan hukum,” tegasnya.

Selain itu, pemkot juga harus tegas untuk melarang jika proyek tersebut disubkan oleh perusahaan pemenang tender. Karena itu bisa berdampak terhadap efektivitas penggunaan anggaran menjadi kurang maksimal. ”Praktik seperti itu memang tidak dilarang dalam legalitas formal atau aturan bakunya. Tapi idealnya ya harus dikerjakan sendiri oleh pemenang tender. Biar pertanggungjawaban pekerjaannya bisa jelas,” tandasnya.

Menanggapi adanya potongan anggaran nilai proyek pekerjaan, pihaknya menerangkan selama tidak tertuang dalam peraturan dalam bentuk peraturan menteri, wali kota atau peraturan lainnya, maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, kecuali sudah tertuang dalam MoU. Namun jika tidak tertuang dalam MoU dan pekerjaan dilakukan, bisa terancam tersandung masalah.

”Jelas tidak boleh dilakukan. Jadi, kalau potongan itu betul-betul tertuang di dalam MoU dan diketahui oleh wali kota, saya kira tidak masalah dan itu resmi. Tapi kalau tidak tertuang dalam MoU, dan ada biaya-biaya lain yang muncul, ya itu bisa jadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Terpisah, Asisten Prekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kota Semarang, Ayu Entys Wahyu Lestari, saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan terkait proyes lelang proyek yang ada di Pemkot Semarang. Pihaknya mengaku tidak mengetahui terkait sub pekerjaan dan adanya dugaan pemotongan nilai proyek.

”Proses lelang di ULP kalau saya jelaskan panjang. Saya tidak ada bahasa disubkan, yang tahu itu di kontraktor. Potongan itu buat apa? Dana dari mana yang dipotong?” ucapnya balik bertanya.

Pj Wali Kota Semarang Tavip Supriyanto berjanji akan melakukan evaluasi dan penyegaran di bagian Pokja ULP Kota Semarang. Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng perguruan tinggi dengan mengeluarkan anggaran di APBD Perubahan untuk rekrutmen dan penyegaran. Menurutnya, hal ini dilakukan supaya kinerja di ULP lebih baik dan meningkat.

”Teman-teman mengusulkan sebetulnya dari pihak kami sudah merencanakan di APBD perubahan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi melakukan rekrutmen. Dari SKPD nanti mengirimkan, nanti akan kita seleksi. Di situ kan ada persyaratan-persyaratan, seperti memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, serta syarat lainnya,” katanya. (jks/mha/aro/ce1)