Terancam Gagal Nyalon, Nur Putuskan Mundur

175
TUNJUKKAN BUKTI : Calon Wakil Wali Kota Pekalongan, Nur Chasanah menunjukkan bukti tertulis pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai PNS di Pemkot Pekalongan, Jumat (21/8) kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUNJUKKAN BUKTI : Calon Wakil Wali Kota Pekalongan, Nur Chasanah menunjukkan bukti tertulis pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai PNS di Pemkot Pekalongan, Jumat (21/8) kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PEKALONGAN-Calon Wakil Wali Kota Pekalongan, Nur Chasanah yang merupakan pasangan Calon Wali Kota Hakam Naja, akhirnya memutuskan mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada hari Jumat (21/8) kemarin. Pasalnya, calon yang diusung Partai Gerindra dan PAN tersebut, merupakan PNS aktif sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kota Pekalongan.

Kepada media, Nurchasanah mengaku siap pensiun dini demi mengemban amanah yang sudah dipercayakan kepadanya tersebut. “Saya resmi mengajukan mundur sebagai PNS per 1 September 2015. Semoga ini jadi yang terbaik,” kata wanita berusia 51 tahun tersebut di kantor BKD Kota Pekalongan.

Dirinya berani pensiun dini walaupun masih bisa berkerja tujuh tahun lagi. “Saya diberi amanah rakyat untuk maju, jadi harus saya lakukan dengan baik. Semoga langkah saya bisa membawa perubahan di Kota Pekalongan,” tuturnya optimistis.

Sesuai peraturan, dirinya diharuskan mengundurkan diri dari jabatan ketika mencalonkan diri dalam Pemilukada 2015 kali ini. Hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 tahun 2015 yang diubah menjadi PKPU nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota.

Setelah mengajukan pengunduruan diri, Nur Chasanah yang diantar dua orang dari tim suksesnya, langsung bergerak menuju ke kantor KPU Kota Pekalongan untuk menyerahkan bukti surat pengunduran dirinya secara resmi.

Ketua KPU, M Basir melalui Divisi Murtalih Edi H, calon PNS hanya diberi tenggat waktu sebelum penetapan calon secara resmi pada 24 Agustus mendatang. “Calon paling lambat harus segera menunjukkan surat pengajuan mudur dari PNS, sebelum pengumuman resmi calon pada 24 besok,” tegasnya di kantor KPU Kota Pekalongan, Jumat (21/8) kemarin.

Ditambahkan, walaupun SK pengunduran diri boleh diberikan 60 hari setelah resmi ditetapkan, namun bukti surat pengajuan pengunduran diri harus diserahkan sebelum penetapan. “Jika tidak diserahkan sebelum penetapan, maka calon dinyatakan gagal. Karena belum memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan,” tegasnya. (han/ida)