Diduga Terima Suap Pilkada Rp 800 Juta

178

KENDAL – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kendal menindaklanjuti laporan adanya dugaan suap yang dilakukan calon bupati kepada salah satu ketua parpol. Yakni berupa pemberian bilyet giro (BG) sejumlah uang yang diindikasikan untuk pemulusan mendapatkan rekomendasi parpol sebagai calon bupati.

Jumat (21/08) kemarin, panwas meminta keterangan dari pelapor Rusmono Rudi Nuryawan. Rusmono mengatakan pihaknya datang dengan membawa bukti dua lembar BG senilai Rp 800 juta. Rinciannya satu lembar senilai Rp 600 juta dan lembar sisanya senilai Rp 200 juta.

“Kami sudah laporan sejak 17 Agustus lalu, dan hari ini kami dipanggil untuk dimintai keterangan. Kami berani melapor, karena kami tidak sekedar omong kosong, tapi kami memiliki bukti kuat,” ujarnya, kemarin.

Ia menambahkan, selain melaporkan cabup dan ketua parpol. Ia juga melapor kasus dugaan suap Pilkada tersebut ke KPU, KPU Jateng, Bawaslu Jateng, KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Polri, Kejagung dan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). Jika sampai terbukti mengarah pada indikasi suap, maka pelakunya bisa diberikan sanksi pilkada dan sanksi pidana tentang pembrantasan korupsi. Sebab pemberian uang dalam proses pilkada baik dari calon kepada parpol atau sebaliknya, merupakan larangan dan masuk dalam pilkada.

Para pelaku baik yang memberi atau menerima bisa bisa dijerat dengan Undang-undang (UU) pembrantasan korupsi. Selain itu juga bisa dikenakan sanksi administrasi berupa di diskualifikasi dari pencalonan pilkada dan tidak tidak bisa mencalonkan diri di pendaftaran pilkada selanjutnya.

Ketua Panwas Kendal, Supriyadi membenarkan perihal pemanggilan kepada Rusmono untuk dimintai keterangan. “Pemanggilan ini kami menindaklanjuti adanya laporan yang bersangkutan (Rusmono, Red) untuk kami mintai keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” katanya.

Supriyadi menambahkan, Panwas memberikan apresiasi kepada laporan warga terakit dugaan pelanggaran Pilkada. Namun Panwas masih membutuhkan saksi dan alat bukti lainnya untuk menguatkan laporan tersebut. “Selanjutnya setelah meminta keterangan dari pelapor, kami akan rapatkand alam pleno dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yakni Polri dan Kejaksaan, untuk untuk memutuskan laporan ini,” imbuhnya. (bud/fth)