PT IPU Kalahkan Gubernur

247
SENGKETA PRPP: Sidang putusan sengketa lahan PRPP di Pengadilan Negeri (PN) Semarang kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SENGKETA PRPP: Sidang putusan sengketa lahan PRPP di Pengadilan Negeri (PN) Semarang kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KRAPYAK- Sidang sengketa lahan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng seluas 237 hektare di Pengadilan Negeri (PN) Semarang akhirnya dimenangkan PT Indo Perkasa Usahatama (PT IPU). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan tergugat maupun turut tergugat lainnya harus menerima kekalahan dalam sidang putusan yang berakhir Kamis (20/8) petang kemarin.

“Menghukum tergugat untuk patuh dan ikut melaksanan putusan ini dengan sungguh-sungguh,”kata majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto didampingi hakim anggota Antonius Widjantono dan Heri Sumanto dalam amar putusannya.

Dalam sengketa ini, Gubernur Jateng sebagai tergugat I digugat secara perdata oleh PT IPU yang diwakili oleh pengacara senior, Yusril Ihza Mahendra. Majelis hakim menyatakan Gubernur Jateng bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat Hak Pengolahan Lahan (HPL) di atas tanah sengketa tersebut.

Selain Gubernur Jateng sebagai tergugat I, majelis hakim juga menyatakan tergugat II Yayasan PT PRPP, dan PT PRPP sebagai tergugat III juga bersalah. Demikian pula dengan turut tergugat I Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kanwil BPN Jateng sebagai turut tergugat II, serta Kantor Badan Pertanahaan Kota Semarang sebagai turut tergugat III dinyatakan turut bersalah.

Dalam putusannya, hakim berpendapat apa yang dilakukan tergugat tidak mempunyai dasar hukum. Sengketa lahan seluas 237 hektare yang sertifikatnya dimohonkan oleh tergugat tidak sah dan cacat hukum, karena tidak berdasarkan atas hak yang sah.

“Menghukum para tergugat untuk membayar biaya tanggung renteng perkara yang ditaksir sebesar Rp 18 juta. Menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi untuk seluruhnya,”ungkap hakim dalam sidang yang dipenuhi pengunjung tersebut.

Majelis hakim menyebutkan, dalam objek perjanjian tanah tanggal 7 Mei 1987, tanah dan pengembangan semula adalah 108 hektare, kemudian direklamasi dengan menggunakan dana pihak ketiga hingga menjadi 237 hektare. Majelis hakim juga mengatakan, tanah yang diurug dan direklamasi sebelumnya adalah laut. Pengurugan menggunakan dana pihak ketiga, namun dalam pelaporan diatasnamakan menggunakan dana Pemprov Jawa Tengah, hingga dimintakan sertifikat HPL atas nama Pemprov Jateng.

Selain itu, Gubernur Jateng mengeluarkan keputusan tahun 1985 tentang pengamatan areal tanah seluas 108 hektare untuk PRPP. Kemudian diterbikan SK Gubernur tahun 1986 tentang penyerahan pengelolaan tanah kepada Yayasan PT PRPP. “Objek yang dijanjikan masih dikuasai masyarakat setempat, sehingga harus ada izin lokasi dan pembebasan lahan,”sebut hakim Dwiarso.

Namun walau majelis hakim menyatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kalah, hakim tidak mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat, yakni gugatan materiil dan immateriil sebesar Rp 1,6 triliun.

Usai sidang, Kuasa Hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono, mengatakan, pihaknya akan mempelajari isi putusan. Pasalnya, beberapa gugatan di antaranya dinyatakan ditolak seperti gugatan ganti rugi Rp 1,66 triliun. “Alasannya karena tidak menghadirkan saksi fakta. Makanya perlu kami pelajari dulu untuk menentukan sikap apakah akan menempuh langkah hukum lagi,”kata Agus.

Dia menuturkan, terkait putusan melawan hukum, dampaknya seluruh tanah yang terbukti pembiayaannya dilakukan PT IPU, diberikan hak prioritas pada seluruh pemegang HGB (hak guna bangunan) atas HPL, baik itu PT IPU maupun pihak ketiga.

Tati Vain Sitanggang, Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mewakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan tegas menyatakan tidak puas atas putusan majelis hakim dalam gugatan pengelolaan lahan PRPP tersebut. Karena itu, Tati menyatakan akan mengajukan banding. “Ditanya puas atau tidak, jelas tidak puas. Kami di sini sebagai pihak yang kalah. Kami akan ajukan banding secepatnya atas putusan ini, tapi kami akan mempelajarinya dulu,” kata Tati sembari barlalu meninggalkan pengadilan. (jks/aro)