Hebat Sosialisasi Peraturan KPU

249
PATUH PERATURAN: Calon Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat sosialisasi peraturan pembatasan kampanye yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada simpatisan, kader, dan relawan. (Istimewa)
PATUH PERATURAN: Calon Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat sosialisasi peraturan pembatasan kampanye yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada simpatisan, kader, dan relawan. (Istimewa)

SEMARANG – Kurang dari satu minggu memasuki masa kampanye, PDI Perjuangan dan parpol pengusung pasangan Hebat (Hendi-Ita Bersama Rakyat) mulai melakukan sosialisasi peraturan pembatasan kampanye yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sosialisasi dilakukan kepada simpatisan, kader, serta relawan.

“Kami sangat mengapresiasi peraturan KPU yang memberlakukan peraturan pembatasan kampanye, ini sejalan dengan arahan ketua kami Mas Hendrar Prihadi yang selalu menekankan tentang pentingnya menjaga kondusifitas” terang Ketua Tim Pemenangan Hebat, Supriyadi, kepada Jawa Pos Radar Semarang.

“Kami sudah sosialisasikan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh, jadi bila nanti ditemukan ada pelanggaran, maka itu pasti bukan dari kita.” tambah Supriyadi.

Hendrar Prihadi sendiri mengatakan, tidak ada masalah dengan adanya pembatasan kampanye yang dilakukan KPU. “Semua aturan pasti dibuat untuk kebaikan, apresiasi saya berikan pada sedulur-sedulur KPU, Panwas, dan Bawaslu. Dan jangan sampai tugas yang dilaksanakan menjadi beban dan menimbulkan prasangka buruk.” tegasnya saat ditemui di Panti Marhaenis, kantor DPD PDIP Jateng .

Hendi juga menambahkan, keberhasilan Pilwalkot pasti membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Karena itu, pihaknya sebagai salah satu elemen pada pemilu siap bekerja sama untuk menaati peraturan.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menyoroti aturan baru yang diterapkan oleh KPU. Dengan peraturan tersebut, para calon berpotensi melakukan kecurangan. Sesuai peraturan baru itu, pengelolaan dan pembiayaan kampanye calon dilakukan oleh KPU. Karena potensi kecurangan mungkin akan dicarikan celah oleh para calon. KPU pun tetap teguh menegakkan aturan tersebut meskipun mendapatkan protes dari beberapa tim pemenangan yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya peraturan tersebut.

Lebih lanjut Supriyadi menambahkan, pihaknya terus berkomitmen untuk memenangkan pasangan Hendrar Prihadi – Hevearita Gunaryanti Rahayu. Dia yakin prestasi yang diraih selama kepemimpinan Hendi mampu menarik simpati masyarakat. “Selama 3 tahun memimpin Semarang, sebanyak 93 penghargaan telah diraih. Tidak ketinggalan jalan yang mulus sudah dibangun hingga ke pedesaan,” katanya.

Dia yakin di atas kertas pasangan ini akan menang. Meski begitu, pihaknya tetap mewanti-wanti tim agar tidak lengah dan bersantai-santai. “Kami terus memacu agar tim pemenangan tidak loyo,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang ini.

Menurut Supriyadi, pihaknya tak ingin terpancing pasangan lain dengan membuat program tidak realistis untuk menarik simpati. Dia mencontohkan, janji menggratiskan biaya sekolah swasta. Sebab, sebagai pimpinan dewan, dia tahu persis kemampuan APBD Kota Semarang tak akan mencukupi.

Dikatakannya, pada APBD 2015, Pemkot Semarang hanya mampu mengalokasikan 38 persen APBD atau sebesar Rp 1,1 triliun. Dana itu hanya cukup untuk menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun bagi siswa miskin. “Kalau menggratiskan biaya untuk siswa miskin mungkin bisa. Tapi kalau menggratiskan semua siswa itu mustahil. Apalagi sampai 15 tahun sekolah, apa lantas mengesampingkan anggaran untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lainnya,” ujarnya heran.

Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, juga memberikan pendapat yang sama. “Semua program itu tidak masuk akal, dan bisa dituduh sebagai pembohongan publik. Tidak mungkin sekolah swasta digratiskan. Lalu biaya dari mana untuk membayar guru, dan operasional,” ujar Sekretaris DPC PDIP Kota Semarang ini.

Pilus, panggilan akrab Kadarlusman menambahkan pemkot juga tidak akan memiliki cukup dana untuk menggratiskan tiket Bus Rapid Transit (BRT) dan memberikan tunjangan bagi RT, RW, dan LPMK dalam jumlah yang besar. “Anggaran dari mana?” tanyanya. (ric/aro)