Siapkan Plt Kadinas PSDA-ESDM

177
Nugroho Joko Purwanto (ISTIMEWA)
Nugroho Joko Purwanto (ISTIMEWA)

BALAI KOTA- Penjabat (Pj) Wali Kota Semarang Tavip Supriyanto akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Semarang, menyusul ditahannya Nugroho Joko Purwanto oleh penyidik Kejati Jateng, Selasa (18/8) lalu. Saat ini, Tavip masih menunggu salinan surat penahanan dari kejati. Joko sendiri ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek kolam retensi di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Pedurungan senilai Rp 33,7 miliar.

“Pak Sekda sudah lapor soal itu. Kami tinggal tunggu salinan surat penahanan dari kejaksaan untuk kita jadikan dasar pemberhentian sementara. Nanti akan ditunjuk Plt agar tidak terjadi kekosongan kegiatan di Dinas PSDA dan ESDM. Mengenai kepastian penunjukkan pejabat Plt Kepala Dinas PSDA dan ESDM, kami segera berkoordinasi dengan sekda dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Semarang,”ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (19/8).

Tavip juga mengakui, sampai saat ini capaian kinerja dinas tersebut baru terealisasi sekitar 20 persen. Pihaknya menargetkan dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini akan dilakukan percepatan, terutama di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.

“Kami kira tidak hanya di Dinas PSDA dan ESDM saja, kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang juga kami minta untuk melakukan percepatan agar bisa selesai di akhir tahun ini. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kelancaran proses pembangunan di Kota Semarang,”harapnya.

Sementara itu, pasca penahanan Joko Purwanto, dua tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni Rosid Hudoyo (RH), Sekretaris Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Imron Rosyadi (IR) selaku Konsultan Pengawas, Rabu (19/8) kemarin, kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan penyidik Kejati Jateng. “RH dan IR dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka,” kata Asisten Intelijen Kejati Jateng, Yacob Hendrik P saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang melalui ponselnya.

Yakob mengatakan, dalam pemanggilan kemarin, hanya Rosid yang datang. Sementara tersangka Imron diketahui mangkir tanpa alasan yang jelas. Meski begitu, Rosid tidak dilakukan penahanan seperti empat tersangka lainnya. “Belum ada perintah penahanan atas tersangka Rosid,”ujarnya.

Yakob menambahkan, untuk tersangka Imron yang mangkir, pihaknya akan kembali melayangkan pemanggilan ulang pada Kamis (27/8) pekan depan. “Kamis, 27 Agustus 2015 ini, keduanya akan dipanggil lagi,”ucapnya.

Penasihat Hukum tersangka Rosid, Fajar Ibnu Subechi mengatakan, pemanggilan kliennya untuk menjalani pemeriksaan keempat. “Pertama sudah diperiksa, tapi belum didampingi penasihat hukum. Kedua dipanggil untuk diperiksa tapi sakit. Ketiga pada 4 Agustus diperiksa. Hari ini (kemarin) merupakan yang keempat,” kata Fadjar.

Saat ditanya kenapa kliennya tak ditahan, Fajar menjawab kalau hal itu merupakan kewenangan penyidik. “Itu kewenangan penyidik. Kalau kami berharap tidak perlu ada penahanan,”ujarnya.

Fajar mengatakan, kliennya datang memenuhi panggilan penyidik Kejati Jateng sekitar pukul 09.30. Namun pemeriksaan baru dimulai sekitar pukul 10.00 hingga 13.00.

Seperti diketahui, Selasa (18/8) lalu, penyidik telah menahan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Ir Nugroho Joko Purwanto. Penyidik juga menahan Dra Handawati Utomo, Direktur PT Harmoni International Technology (HIT); Ir Tri Budi Purwanto MT, Komisaris PT HIT dan Ir Tyas Sapto Nugroho, Direktur CV Prima Design.

Kasus dugaan penyimpangan proyek kolam retensi ini terjadi atas sejumlah kekurangan volume pekerjaan. Di antaranya, kekurangan pekerjaan pengerukan kolam, kedalaman galian, dan timbunan kurang dari perencanaan. Kekurangan pada pekerjaan rumah jaga dan rumah pompa, kekurangan pada sheetpile dan pile cap serta kekurangan dalam pemasangan pompa berikut instalasinya dan berakibat terjadi selisih pembayaran sebesar Rp 4.732.870.000.

Pekerjaan konstruksi pembangunan kolam retensi diketahui telah dibayar uang muka 20 persen Rp 6,744 miliar pada 1 Oktober 2014. Pembayaran 100 persen dari pihak penyedia dilakukan tertanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 32,727 miliar.

Dugaan korupsi terjadi atas sejumlah penyimpangan proyek yang tidak sesuai spek, sehingga muncul kelebihan bayar. Dugaan korupsi terjadi pada 2014 saat Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang menganggarkan dana Rp 33.727.000.000 untuk pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul.

Para tersangka akan dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana koruspsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. (mha/jks/aro)