MANYARAN- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Alimin R Sardjono memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Demak untuk menjemput paksa saksi perkara dugaan korupsi dana bantuan politik (Banpol) Partai Golkar Kabupaten Demak tahun 2010-2012, yang mangkir.

Hal itu dikatakan Alimin R. Sardjono dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi atas terdakwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, Budi Achmadi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Demak. Alimin menegaskan, penjemputan paksa dilakukan karena keterangan saksi dianggap penting. Selain itu, dalam persidangan diketahui sejumlah saksi mangkir setelah tiga kali pemanggilan JPU.”Saya perintahkan jaksa menjemput paksa saksi. Saksi Bambang Untoro, tiga kali dipanggil tidak hadir agar dijemput dengan upaya paksa,” kata hakim Alimin.

Sementara itu, usai sidang Kuasa Hukum terdakwa, Theodorus Yosep Parera mengatakan, beberapa saksi yang magkir adalah pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Demak, yakni Bambang Untoro (Kabid Pemuda dan Olahraga), Agus Indarto (Wakil Sekretaris) dan Sunaryo.

Menurut Yosep, para saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu di penyidikan dan persidangan, sehingga benerapa diantaranya takut hadir dipersidangan.”Mereka-lah yang melaporkan klien kami (Budi) dan menyampaikan bukti dan keterangan yang tidak benar,”kata Yosep, Rabu (19/8).

Selain itu, Yosep kembali mengatakan, karena saksi Agus Indarto yang membuat Lpj secara fiktif, dengan menyebutkan tidak ada Muscam padahal sesuai keterangan semua saksi Muscam dilaksanakan dan dibuktikan dengan foto yang akurat, maka pihaknya meminta majelis hakim untuk menetapkan Agus sebagai tersangka. “Kami mohon saksi Agus Indarto yang memberi keterangan palsu untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ini sesuai KUHAP karena memberi keterangan palsu dipersidangan,”pinta Yosep.

Oleh majelis hakim menyebutkan, terkait permintaan kuasa hukum terdakwa agar para saksi yang memberikan keterangan palsu diproses hukum, majelis menilai agar dilaporkan. “Untuk permintaan penasehat hukum, agar setelah putusan. Hal itu (permintaan diproses hukum) dilaporkan agar lebih fokus pada perkara sekarang,” kata hakim Alimin.

Seperti diketahui, Budi Achmadi dinilai menyimpangkan dana banpol dan membuat Lpj secara fiktif. Kerugian negara atas kasus itu sekitar Rp 200 juta lebih. Namun dalam sidang yang memeriksan Sunari, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Demak, Hj. Prihatin Indrasari, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Demak dan Kasniono, Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Demak terungkap yang diduga membuat Laporan pertanggungjawaban (LPj) Fiktif adalah Agus Indarto. (jks/zal)