Penertiban Parkir Liar, Pemkot Kurang Tegas

222

BALAI KOTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk menggandeng penegak hukum yakni TNI, Polri maupun kejaksaan dalam penataan parkir liar. Hal tersebut diyakini mampu menangani secara hukum semua pelanggaran terkait pengelolaan parkir. “Saya yakin kerjasama itu bisa meminimalisasi kebocoran dan masalah pakir lainnya. Sehingga pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari parkir akan meningkat,” kata Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (18/8) kemarin.

Menurutnya, kerjasama dengan penegak hukum dinilai sebuah terobosan yang saat ini sangat diperlukan. Selain itu, pemkot juga harus bersikap tegas pada pelanggaran pengelolaan parkir. Pihaknya menilai, maraknya parkir liar dan tingkat kebocoran PAD yang tinggi di sektor parkir menunjukkan pemkot tidak mampu dan tidak tegas.“Sebenarnya masalah parkir sudah lama tapi belum juga beres. Contoh Kota Medan, pemasukan PAD dari parkir bisa mencapai Rp 20 miliar,’’ ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mengkritisi parkir di rumah sakit dan bandara serta perkantoran-perkantoran yang dikelola oleh swasta. Menurutnya, seharusnya parkir tersebut tetap di bawah kontrol pemerintah kota. “Namun yang terjadi di lapangan tidak demikian. Sebagai contoh, dewan pernah menanyakan pemkot soal parkir di depan RS Telogorejo, saluran di situ dibeton untuk tempat parkir, padahal jelas tidak boleh, tapi sampai sekarang pemkot tidak mampu bersikap tegas,’’ katanya.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang, Agus Harmunanto, mengakui tak bisa sendirian dalam menangani masalah parkir liar. Pihaknya sudah menggandeng penegak hukum tersebut. Selain itu, kata dia, masyarakat umum harus ikut terlibat dan mendukung untuk menertibkannya.

“Tindakan terhadap pelaku parkir liar juga sudah dilakukan, tapi sering kali terjadi kucing-kucingan. Ketika ada petugas, mereka pergi. Begitu petugas tidak berjaga lagi, mereka kembali. Dishub hanya bisa koordinasi dan tidak punya kewenangan menindak. Dulu pernah kami lakukan tindakan, tapi malah jatuh korban. Anggota kami ditusuk sama preman,” ujarnya.

Sebelumnya, pengamat transportasi Universitas Katholik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengamati sudah 15 tahun parkir Semarang tidak diurus serius. Bahkan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkot Semarang sudah berkali-kali melakukan studi atau kajian, namun hasil kajian tak digunakan dengan baik.

”Kalau perlu, kita melakukan gerakan tolak membayar parkir di tepi jalan. Ketimbang bayar, tapi tidak masuk kas daerah,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang belum lama ini.

Kendati begitu, Djoko masih memberikan alternatif pengaturan penarikan tarif parkir dengan beberapa alternatif. Namun intinya harus ada transaksi langsung antara petugas penyedia jasa dalam hal ini Dishubkominfo Pemkot Semarang dan pemakai jasa dalam hal ini masyarakat umum.

”Namun transaksi langsung tersebut membutuhkan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya, bisa menggunakan sistem berlangganan e-parkir (parkir elektronik), sistem voucher atau sistem lainnya,” ujarnya.

Kendati begitu, ada beberapa kelemahan. Kalau menggunakan e-parkir, Jakarta telah mencoba lebih dahulu, namun gagal. Hal tersebut karena harus melakukan pengadaan peralatan elektronik yang jumlahnya besar. Bahkan berpotensi terjadinya korupsi juga.

Sedangkan bila menggunakan sistem voucher, memberikan peluang adanya pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan voucher tersebut. ”Potensi pemalsuannya cukup besar,” tandasnya.

Karena itu, Djoko mengusulkan model lain. Yakni, dengan cara membayar sejumlah uang saat pengurusan STNK (surat tanda nomor kendaraan). Sehingga pembayarannya bisa dititipkan melalui Samsat atau Dipenda. ”Sebelum dititipkan harus ada landasan hukum yang kuat, agar tidak dianggap melakukan penarikan yang berpotensi korupsi juga,” katanya.

Jika model membayar saat mengurus STNK diterapkan, imbuhnya, di Kota Semarang ada sekitar 1,3 juta kendaraan bermotor. Terbagi, 1.040.000 merupakan kendaraan roda dua atau sekitar 80 persennya. Sedangkan 260.000 kendaraan roda empat atau sekitar 20 persen. Jika kendaraan roda dua ditarik Rp 50 ribu dan roda empat Rp 100 ribu per tahun, akan terkumpul dana parkir yang masuk ke kas daerah sebesar Rp 78 miliar. Atau kalau misalnya roda dua ditarik Rp 100 ribu per tahun, dan roda empat ditarik Rp 200 ribu per tahun, maka akan terkumpul sekitar Rp 156 miliar bisa masuk PAD. Sedangkan juru parkir digaji bulanan oleh pemerintah. ”Bila potensi tersebut diterapkan, tentu akan meminimalisasi kebocoran dan menekan permainan mafia parkir,” tandasnya. (mha/aro)