JADI SAKSI : Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gun Retno saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. (Joko Susanto/jawa pos radar semarang)
JADI SAKSI : Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gun Retno saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. (Joko Susanto/jawa pos radar semarang)

MANYARAN – Dua saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan gugatan izin pendirian pabrik semen di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang membenarkan adanya goa dan ponor yang ada di sekitar kawasan pabrik dan penambangan semen PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) di Kabupaten Pati.

Adapun dua saksi tersebut adalah Ari dari Semarang Caver Association (SCA) dan Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gun Retno.

“Kami bersama-sama dengan warga kemudian membuat pemetaan goa dan ponor yang ada di sana. Kami juga membuat peta wilayah di pegunungan Kendeng lengkap dengan goa dan ponor yang kami temukan dalam penelitian itu,” kata saksi Ari dari SCA, kemarin.

Selanjutnya, Gun Retno mengatakan, jika dokumen amdal yang disusun tidak sesuai kenyataan. Ia menduga dokumen yang dijadikan dasar keluarnya izin lingkungan itu diduga dibuat tak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

“Dalam dokumen amdal itu, dikatakan bahwa di daerah pembangunan pabrik semen dan daerah penambangan tidak ada ponornya (lubang aliran air tanah). Padahal dari hasil penelitian kami secara langsung, di daerah itu banyak terdapat ponor,” kata Gun Retno di hadapan majelis hakim yang dipimpin Adi Budi Sulistyo.

Gun Retno juga mengatakan, dalam dokumen amdal disebutkan bahwa di lokasi penambangan pabrik semen hanya terdapat 10 titik mata air saja. Padahal sebenarnya, di lokasi tersebut ada lebih dari 20 titik mata air. “Kami sudah melakukan pengamatan dan penelitian dengan sejumlah pecinta alam. Dari hasil penelitian dan pengamatan itu, kemudian kami tuangkan dalam bentuk peta yang saat ini dijadikan bukti dalam persidangan,”sebutnya.

Selain disusun tidak sesuai dengan kenyataan, lanjut Gun Retno, penyusunan dokumen amdal tersebut juga dimanipulasi. Sebab dalam dokumen itu disebutkan, masyarakat sekitar area pabrik dan area penambangan semen telah setuju dengan adanya rencana pembangunan pabrik semen itu.

“Padahal kami sudah menggelar koordinasi dengan masyarakat yang ada di lokasi pembangunan pabrik semen itu dan mereka semuanya menyatakan menolak. Aksi penolakan sudah dituangkan dalam tandatangan dan tandatangan itu kami serahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebelum munculnya amdal,” ungkapnya.

Selain itu, Gun Retno mengatakan, tanda tangan penolakan warga itu tidak terlampir dalam dokumen amdal tersebut. Pihaknya mempertanyakan, kenapa dokumen amdal dapat terbit jika masyarakat menolak adanya pabrik itu. “Kami tidak tahu, yang jelas sampai saat ini kami juga curiga ada kejanggalan dalam ijin pendirian pabrik semen PT SMS,” ujarnya.

Seperti diketahui, puluhan warga Pati yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada awal Maret lalu.

Gugatan dilayangkan atas penerbitan SK oleh Bupati Pati Nomor 660.1/4767 tahun 2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang izin lingkungan pabrik semen serta penambangan di kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara kepada PT SMS. Dimana izin lingkungan tersebut dinilai tidak sesuai prosedur dan melanggar aturan. (jks/ric)