Saatnya Juru Parkir Digaji Bulanan

274

Oleh: Djoko Setijowarno

BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa gedung parkir dan/atau taman parkir. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyediaan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin oleh Gubernur, atau bupati/wali kota.

Tarif parkir di luar ruang milik jalan ditetapkan dalam Perda. Penyelenggara wajib mengganti kendaraan yang hilang. Penyelenggara wajib memenuhi standar teknis yang ditentukan. Rekomendasi standar teknis diberikan oleh Menteri Perhubungan untuk fasilitas parkir yang berada di jalan nasional; gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di jalan provinsi; bupati/wali kota untuk fasilitas parkir yang ada di jalan kabupaten/kota.

Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30 persen.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam hal perparkiran di ruang milik jalan, seperti (1) fasilitas parkir di ruang milik jalan diperuntukan untuk sepeda dan kendaraan bermotor; (2) fasilitas parkir di ruang milik jalan dilengkapi dengan paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu; (3) penyelenggara parkir wajib mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,; dan (4) penyelenggara parkir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (Badan Hukum Indonesia) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Parkir sudah bukan hanya ranah transportasi sebagai bagian manajemen transportasi, namun sudah menjadi komoditas ekonomi. Tidak mengherankan jika di saat sekarang terjadi tarik-menarik kepentingan dalam mengelola parkir. Terlebih di saat pilkada, para calon kepala daerah berupaya memberikan iming-iming bagi pendukungnya untuk turut mengelola petak ruas parkir tertentu.

Inilah yang menjadi pangkal semrawutnya pengelolaan parkir di tepi jalan di seluruh kota-kota di Indonesia. Beberapa pemeritah daerah di Jawa Timur sudah menerapkan model parkir berlangganan dengan beragam variasi terapannya. Pendapatannya juga lebih jauh meningkat jika dibandingkan cara biasa dengan sistem setoran.

Jika ingin mengelola parkir yang lebih profesional, hilangkan transaksi uang langsung antara pengguna jasa parkir dan penjaga atau juru parkir. Jika kita sepakat dengan cara ini, pilihan model yang cocok dapat jadi pilihan. Bisa parkir berlangganan yang dapat dibayar setiap tahun sekali atau sistem voucher.

Namun ada juga dengan mesin parkir, tetapi model seperti ini sudah diujicoba di Jakarta dan ternyata gagal. Banyak kelemahan dan kurang disukai pemilik kendaraan yang parkir. Dianggap kurang praktis. Cara ini, juru parkir sudah mendapat gaji tetap bulanan cukup besar dan tidak diperbolehkan menerima uang dari pemilik kendaraan.

Persoalan parkir di Semarang tak ubahnya dengan kota lainnya di Indonesia. Tidak jelas, tarif tidak menentu, sesuka juru parkir, pendapatan sebagian besar tidak masuk PAD (pendapatan asli daerah), dikuasai mafia parkir, sebagai alat pendukung penguasa daerah ketika pilkada.

Pada ruas jalan yang potensi parkir cukup besar, terjadi transaksi jual beli lahan. Meskipun lahan tersebut tidak bersertifikat. Adanya aktivitas parkir yang beroperasi di daerah yang terlarang, tetap dibiarkan, bahkan tumbuh subur. Satpol PP sebagai penegak aturan ketertiban tidak bisa berbuat banyak, karena takut dengan para mafia parkir yang didukung oknum birokrat dan penguasa.

Dampak lain dengan tarif parkir yang kurang jelas, bahkan mahal kurang mendorong kondusivitas pengembangan wisata di Kota Semarang. Pelancong akan jera berwisata di Kota Semarang, akan terjadi penurunan kunjungan wisata, dan akhirnya mengecilkan pemasukan dari sektor wisata.

Sebenarnya jika dikalkulasi dengan cermat, pemasukan dari sektor parkir bisa mencapai 150-an miliar rupiah per tahunnya. Setoran parkir sebanyak itu bisa untuk operasional membayar gaji bulanan juru parkir, menata pos polisi yang penempatannya kurang teratur menutup trotoar, melanggar Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan memberi gaji bulanan juru parkirsebagai upaya menyejahterakan warga. Dan juga jika terwujud bisa dijadikan contoh untuk kota lainnya di Indonesia. Tidak seperti sekarang dibiarkan liar, mafia berkuasa, tenaga juru parkir diperas, hasilnya dinikmati oknum birokrat kerjasama dengan mafia. Mafia bisa hidup hingga sekarang karena dipelihara penguasa.

Kewajiban Wali Kota Semarang (2016-20121) terpilih untuk segera menata parkir di ruang milik jalan menjadi potensi pendapatan dan pendukung penataan transportasi yang bermartabat. (*/aro)