PLEBURAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang memastikan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis.

Hal itu disampaikan, Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Disdukcapil Kota Semarang, Ronny Tri Atmoko saat mengisi acara dengan materi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 dab Perpres 112 Tahun2013 di Gedung Rimba Graha Semarang, kemarin.

“Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP elektronik dan semua sudah diubah gratis baik pengurusan KK, KTP elektronik, akte perkawinan, akte kematian, akte perceraian, dan akte pengakuan anak,” kata Ronny, Minggu (16/8).

Ronny menjelaskan yang dimaksud pengurusan dan penerbitan meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan akibat perubahan elemen data. “Penjelasanya pada pasal 79A UU No 24 tahun 2013,” ujarnya.

Selanjutnya, Kasi Komunikasi dan Informasi, Muhammad Asrofah dalam materi Pelayanan Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan konsep OSS (one stop service) atau sistem pelayanan paspor terpadu (SPPT) menjelaskan, DPRI merupakan paspor Republik Indonesia (RI) dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

Selain itu, lanjut Asrofah paspor RI merupakan dokumen yang dikeluarkan pemerintah RI kepada warga Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

“Dasar hukum penerbitan paspor diatur dalam Undang-Undang (UU) no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, peraturan pemerintah no 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan no 6 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI no 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor,” jelasnya.

Fungsi DPRI, lanjut Asrofah dijelaskan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah no 31 tahun 2013, yakni sebagai dokumen perjalanan, bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan RI dari pemegang paspor pada saat berada di luar wilayah Indonesia. “Selain itu berfungsi sebagai bukti domisili, dokumen legalitas keberadaan dan kegiatan di suatu negara dan dipergunakan sebagai alat transaksi keuangan atau perbankan,” katanya.

Dia menjelaskan, SPPT atau dikenal OSS merupakan kebijakan baru yang ditetapkan Ditjen Imigrasi berkaitan dengan penerbitan paspor RI yang bisa digunakan untuk semua pemohon paspor. “Tahapan SPPT yakni; antrean, desk pelayanan OSS dan feedback pemohon, identifikasi/verifikasi biometrik, proses ajudikasi, pencetakan dan laminasi, pengesahan paspor serta pengambilan paspor selesai/feedback pemohon,” ungkapnya. (mha/ric).