Siapkan UMKM Hadapi Pasar MEA

231
BERBAGI CINDERAMATA : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Muhamad Fauzi, saat menerima cinderamata dari Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Syahrul, Kamis (8/8) lalu. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERBAGI CINDERAMATA : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Muhamad Fauzi, saat menerima cinderamata dari Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Syahrul, Kamis (8/8) lalu. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Pasar bebas dengan bingkai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 2015 ini, sebagian menganggap ancaman. Namun tidak demikian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang menganggapnya sebagai peluang bisnis.

Hal itu terungkap ketika rombongan Komisi C DPRD Kabupaten Batang, melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (8/8) lalu. Dalam diskusi tersebut dipaparkan bahwa Pemkot Tanjungpinang secara detail dan jelas, tentang persiapan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghadapi MEA.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Syahrul, mengungkapkan bahwa pasar bebas dengan bingkai MEA sebenarnya telah berjalan setahun terakhir ini di Kota Tanjungpinang. Bahkan, pelaku UMKM pun telah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan, semua produk hasil UMKM telah disesuaikan dengan standar MEA, seperti kemasan yang bagus, label kadaluarsa yang jelas, hingga komposisi kandungan produk juga ditampilkan.

“Dulu sebelum ada isu tentang MEA, Emping Mlinjo Balado Tanjungpinang hanya dikemas plastik biasa dan langsung dijual ke Singapura. Sekarang emping mlinjo balado tersebut, telah dikemas bagus, tanggal kadaluarsa dicantumkan, hingga komposisi bahan bakunya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka produk UMKM akan ditolak pasar,” ungkap Syahrul.

Syahrul mengatakan, dengan mengikuti keinginan pasar MEA, akan ada kenaikan harga yang bagus, hingga 30 persen dari harga sebelumnya. “PAD yang disumbangkan dari UMKM tersebut, meningkat hingga 30 persen, karena pajak penjualan dikutip pada produk tersebut,” kata Syahrul.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Muhamad Fauzi, Jum’at (14/8) kemarin, menandaskan bahwa apa yang telah dilakukan Pemkot Tanjungpinang, mestinya diikuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kabupaten Batang.

Jika UMKM Kabupaten Batang tidak dibina dan dilatih, serta dipersiapkan untuk menghadapi pasar bebas, maka produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing dengan daerah lain yang telah lebih dahulu mempersiapkan diri menghadapi MEA. “Akan banyak arus barang masuk dari luar negeri dalam pasar bebas ini. Karena itu, sudah saatnya Pemkab Batang, melakukan persiapan pada UMKM untuk bisa bersaing dalam pasar MEA,” tandas Fauzi. (thd/sct/ida)