SEMARANG – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 dari reklame baru tercapai Rp 3 miliar dari jumlah Rp 10 miliar. Bahkan, untuk memenuhi target PAD tersebut, Dinas PJPR Kota Semarang akan membentuk perda terkait penyelenggaraan reklame.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) PJPR Kota Semarang Anton Siswantoro mengusulkan pengajuan perda baru terkait penyelenggaraan reklame dengan alasan untuk meningkatkan PAD Kota Semarang dari reklame. Menurutnya, perda nomor 14 tahun 2014 tentang penyelengaraan reklame belum optimal dalam pencapaian PAD.

”Jadi perda baru nanti di dalamnya mengatur terkait lahan titik lokasi dan aturan lain dalam pembayaran pajak reklame. Sehingga kita tidak lagi menarik retribusi, namun akan menarik melalui pajaknya. Selain itu, nantinya reklame tidak ada terpasang di sarana prasarana umum dan pemerintahan. Seperti halnya, trotoar tidak diperbolehkan. Mungkin kalau di JPO masih diperbolehkan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, perda baru nantinya diharapkan akan diberlakukan pada tahun 2017. Sedangkan saat ini, proses pembuatan perda baru tersebut masih berada di bagian hukum dan akan secepatnya dimasukkan ke legislatif untuk pembahasan. Sehingga pada tahun 2017 nantinya sudah bisa diterapkan dan mampu menutup target PAD reklame.

”Target PAD tahun 2015 mencapai Rp 10 miliar. Sampai sejauh ini sudah tercapai Rp 3 miliar lebih. Sedangkan tahun 2014, targetnya sama yaitu Rp 10 miliar dan hanya tertutup Rp 8 miliar. Mudah-mudahan target PAD tahun ini juga bisa sama dengan tahun 2014,” ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan target tersebut juga terkendala dengan batasan wilayah yang ada di Kota Semarang. Seperti halnya pemasangan reklame di kawasan Simpang Lima dan Siliwangi tidak dapat dipungut retribusi dengan alasan lokasi Simpang Lima merupakan ranah jalan provinsi. Sedangkan Jalan Siliwangi sudah masuk jalan nasional.

”Di Kota Semarang tercatat sekitar 1.500 reklame yang resmi. Namun untuk reklame di wilayah Simpang Lima dan Jalan Siliwangi, kita hanya bisa melakukan penataan dan penertiban saja. Tidak bisa menarik retribusi. Maka kita akan memperbaiki perda yang ada. Kita juga sudah laporkan ke Pj Wali Kota Semarang. Sekarang kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku pemilik reklame dan masyarakat umum supaya nantinya bisa menyesuaikan,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, di Kota Semarang masih banyak pemilik reklame yang masih enggan untuk menaati peraturan terkait pembayaran retribusi tersebut. Bahkan, sampai sejauh ini, telah melakukan penyegelan terhadap papan reklame yang tidak membayar retribusi.

”Pada bulan yang terakhir ini ada 5 reklame yang kita segel. Namun masih 1 yang sampai sekarang belum melunasi retibusinya. Kalau yang 4 kita segel, satu harinya langsung bayar retribusi. Memang sekarang ini juga masih banyak yang bandel pemasang spanduk yang tidak pada tempatnya. Tapi kita tetap tegas dan diturunkan oleh petugas kami,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, yang juga Ketua Badan Legislasi, Suharsono mengatakan akan meminta terlebih dahulu jumlah titik reklame yang legal dan tidak legal dari pemkot. Selain itu, dia mendesak pemkot memiliki rencana induk reklame di Kota Semarang.

”Jadi titik jumlah lokasi legal dan ilegal harus ada, karena untuk pengkajian kami. Sebab masih banyak reklame yang bodong. Jadi nantinya harus diturunkan dulu. Terus tempat potensial pendapatan. Setelah itu akan dilanjutkan pembahasan terget pendapatan,” pungkasnya. (mha/ric/ce1)