Pj Wali Kota Siapkan Penataan Parkir

277
Tavip Supriyanto (DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Tavip Supriyanto (DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Karut-marut manajemen perparkiran di Kota Semarang mendapat perhatian Pj Wali Kota Semarang, Tavip Supriyanto. Pihaknya mengaku tengah mempersiapkan penataan parkir yang ada di Kota Semarang. Untuk tahap awal, Tavip memulai penataan parkir di lingkungan Balai Kota Semarang.

Selain itu, pihaknya akan memerintahkan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk segera melakukan penataan manajemen parkir, termasuk menertibkan keberadaan juru parkir liar.

”Kalau sekarang saya baru menata parkir di balai kota. Kalau yang terkait parkir di luar, nanti dengan Dinas Perhubungan saja. Yang pasti, parkir harus ditata. Dinas Perhubungan pasti memiliki konsep penataan di kantong-kantong parkir,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Terpisah, Kabid Parkir Dishubkominfo Kota Semarang, Tri Wibowo, mengatakan, keberadaan jukir liar dan jukir yang tidak memberikan karcis parkir memang menjadi persoalan yang hingga kini belum terselesaikan. Pihaknya sudah kerap melakukan penertiban para jukir nakal. Meski begitu, Tri Wibowo juga meminta kesadaran masyarakat untuk lebih aktif meminta karcis retribusi pada jukir setiap kali parkir kendaraan.

”Juru parkir harus memberikan karcis meski pengendara motor dan mobil yang parkir tidak minta karcisnya. Jadi, antara jukir dan warga hendaknya aktif meminta dan memberikan karcis retribusi. Kami juga telah memberikan imbauan lewat spanduk untuk meminta karcis parkir yang dipasang di kantong-kantong parkir,” ungkapnya.

Dikatakan, potensi parkir yang tinggi berada di kawasan pusat keramaian. Seperti mal, Pasar Johar, Pasar Peterongan, kawasan Simpang Lima dan Pandanaran. Hanya saja, di kawasan tersebut juga marak oknum jukir yang melakukan parkir liar. ”Kami meminta masyarakat untuk memilih tempat parkir yang resmi,” ujarnya.

Diakui, selama ini pihaknya rutin melakukan penataan dan penertiban parkir. Operasi rutin gabungan juga selalu dilakukan untuk menertibkan jukir liar. Setiap kali operasi penertiban, kata dia, sedikitnya menangkap 20 orang jukir liar.

”Setiap seminggu sekali kami rutin menggelar operasi gabungan. Tapi setelah kita tangkap, nanti muncul lagi. Karena sanksi dendanya relatif ringan, yakni hanya Rp 50 ribu. Coba kalau didenda Rp 500 ribu-Rp 1 juta mungkin akan berbeda. Inilah kenapa operasi pun dirasa kurang efektif, karena sanksinya tidak menimbulkan efek jera,” terangnya.

Disebutkan, di Kota Semarang terdapat 1.200 titik lokasi parkir resmi dengan jumlah jukir mencapai 1.500 orang. Menurutnya, selama ini pihaknya tidak melakukan jual beli karcis retribusi kepada juru parkir.

”Kami juga tidak mengenal adanya praktik jual beli lahan parkir. Yang kami tahu itu kan lahan milik pemerintah. Jadi, salah kalau warga melakukan jual beli lahan parkir. Pemerintah sendiri juga tidak melegalkan jual beli parkir,” tegasnya.

Kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh ulah juru parkir, pihaknya meminta untuk mengadukan kepada pihak berwajib ataupun dinas terkait. Menurutnya, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang ditetapkan.

”Jadi kalau ada yang merasa dirugikan bisa mengadukan ke Dishub ataupun kepolisian. Nanti kami akan menindaknya. Tapi masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk aktif meminta karcis parkir. Dengan demikian bisa membantu program pemerintah,” harapnya. (mha/aro/ce1)