Baru 9 Persen Hotel Bintang Tersertifikasi

145

SEMARANG – Sebagian besar hotel berbintang di Jawa Tengah masih belum tersertifikasi. Sebagian sama sekali belum mendaftarkan diri untuk disertifikasi, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses pemenuhan syarat yang diberlakukan.

Direktur Umum Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Serfitatama, Yantie Yulianti mengatakan, di Jawa Tengah ada sekitar 400-an hotel berbintang. Dari jumlah tersebut, baru 35 hotel berbintang yang sudah disertifikasi, atau hanya 9 persen.

“Hotel berbintang di Jawa Tengah masih banyak yang belum tersertifikasi, apalagi hotel non-bintang. Kebanyakan masih beranggapan, tanpa sertifikat hotel yang dikelola sudah cukup laku. Padahal, sertifikat ini semacam SIM yang harus dimiliki oleh pengendara,” ujarnya, kemarin (11/8).

Pemberlakuan sertifikasi ini, ucap Yanti, guna meningkatkan kualitas hotel di Indonesia. Setidaknya ada tiga aspek yang harus dipenuhi untuk lolos sertifikasi. Yaitu produk, kemudian pelayanan dan pengelolaan. “Sejauh ini, dari beberapa hotel yang telah kami sertfikasi baik di Jateng maupun luar Jateng dan luar Jawa, hotel-hotel tersebut sudah memiliki produk yang cukup baik, namun pengelolaannya masih belum cukup,” tandasnya

Biaya sertifikasi sendiri beragam. Mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 24,5 juta, tergantung dari kelas hotel tersebut. Sedangkan untuk masa berlaku, selama 3 tahun.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Usaha dan Profesi, maka paling lambat tanggal 3 Oktober 2015, semua hotel di seluruh wilayah Indonesia harus sudah mengantongi sertifikat yang diterbitkan oleh LSUP mana pun. “Di Indonesia ada 20 LSUP. Hotel-hotel yang berada di seluruh Indonesia boleh disertifikasi oleh LSUP tersebut. Misal, hotelnya di Jateng, tapi disertfikasi oleh LSUP dari Jakarta. Boleh,” ungkapnya.

Apabila hingga waktu yang ditentukan, hotel masih belum mengantongi sertifikat tersebut, maka akan ada sanksi yang diberikan. Mulai dari sanksi tertulis, pembatasan usaha hingga pembekuan. Sanksi dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat.

Oleh karena itu, pihaknya bersama dinas dan pihak-pihak terkait lainnya, gencar melakukan sosialisasi terkait sertifikasi tersebut. Baik aspek-aspek yang perlu dipenuhi maupun manfaat dari pemberlakuan sertifikasi. (dna/smu)