KUNJUNGAN: Ketua Komisi A DPRD Demak Sunari (kiri) dan anggotanya saat kunker serap aspirasi di Desa Wonowoso, Kecamatan Karangtengah. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
KUNJUNGAN: Ketua Komisi A DPRD Demak Sunari (kiri) dan anggotanya saat kunker serap aspirasi di Desa Wonowoso, Kecamatan Karangtengah. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)

Komisi A DPRD Demak yang membidangi hukum dan pemerintahan melakukan serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing secara periodic sejak Januari hingga Juni 2015. Kegiatan difokuskan ke desa-desa. Mereka teridiri dari Sunari (Ketua), Ahmad Mudhofar, Arifin, Sugiharno, Fatkhan, Danang Saputro, Hermin Widyawati, Mu’thi Kholil, Ngaspan, Ulin Nuha, Syafii Afandi dan Ghozali (anggota).

WAHIB PRIBADI, Demak

Ketua Komisi A DPRD Demak, Sunari mengatakan, reses anggota DPRD bertujuan menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing dapil. Diantaranya, reses ke dapil I (Kecamatan Demak, Wonosalam, Dempet, Kebonagung). Saat reses di dapil ini, mengemuka berbagai persoalan yang menjadi perhatian anggota dewan. Menurutnya, dengan beredarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan-peraturan daerah (Perda) tentang desa.

Beredarnya Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat maka pemda setempat perlu menertibkan segala bentuk penyakit masyarakat. “Salah satunya bagaimana berbagai upaya dilakukan untuk melakukan penertiban dan pembersihan jalan lingkar Demak,”katanya, kemarin.

Seperti diketahui, jalur lingkar selatan banyak berdiri warung liar yang diduga digunakan jual beli minuman keras dan yang terkait lainnya. Selain itu, saat reses didapil II (Kecamatan Karangawen dan Mranggen dan dapil III dari Kecamatan Sayung, Guntur dan Karangtengah) serta dapil IV (Kecamatan Wedung dan Bonang), dewan menerima banyak masukan masyarakat terkait permohonan pengisian kekosongan jabatan sekretaris desa dan aparatur desa lainnya.

Sedangkan, dapil V (Kecamatan Karanganyar, Mijen dan Gajah), dewan banyak aspirasi warga soal perda yang mempunyai kaitan dengan upaya pemberdayaan desa. Seperti dalam hal berjalannya pemerintahan desa, perda-perda yang akan disahkan pemkab agar benar-benar menjadi perda yang memberdayakan desa. Kemudian, masyarakat juga menyuarakan kondisi kamtibmas di desa, seperti perlunya kerja keras pihak terkait untuk mengatasi terhadap maraknya aksi kriminalitas di jalan raya, perlunya pembongkaran warung-warung di jalan lingkar yang dapat merusak citra Demak sebagai kota Wali, penghasilan aparatur desa berupa bengkok agar tetap utuh sesuai surat keputusan (SK) yang ada serta soal pengaduan makin banyaknya penjual minuman beralkohol/oplosan supaya pihak terkait menindak tegas.

Dalam waktu yang berbeda, Komisi A DPRD Demak juga melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa desa untuk ikut menyelesaikan persoalan. Diantaranya kunker ke Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar. Komisi A DPRD Demak ingin mengetahui terkait barakhirnya masa Jabatan Kepala Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar .

Seperti diketahui, akhir masa jabatan Kades Cangkring Rembang berakhir pada Agustus 2014. Karena itu, pergantian kades yang sudah purna tugas akan diganti dengan penjabat kades yang diusulkan BPD dan diajukan ke bupati melalui kecamatan. Sedangkan, pengusulan penjabat kades bisa dari PNS atau tokoh masyarakat melalui musyawarah desa (musdes). Dalam serap aspirasi itu, Komisi A juga mendengarkan bahwa soal gaji penjabat kades dikampung diambil dari 2 persen dari penjualan bengkok desa yang berjumlah 25 hektare dengan harga sewa per hektare rata-rata Rp 15 juta dibayarkan selama enam bulan.

Untuk sekdes mendapatkan gaji dari bengkok seluas 2 hektare sawah. “Bagi aparatur desa , mereka berharap supaya gaji dari bengkok desa agar tetap dipertahankan,” imbuh Sunari.

Terkait kunker kekosongan kades Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembangunan yang lebih baik ke depan. Pada Maret 2015 lalu, Komisi A DPRD Demak juga kunker soal kekosongan Kades Guntur, Kecamatan Guntur dan permasalahan yang dihadapi desa. Dari kunker ini, diperoleh serapan soal akhir masa tugas Kades Guntur yang berakhir Desember 2015.

Kemungkinan, kursi kades akan dijabat Sekdes yang sudah PNS dari desa setempat. Dalam kesempatan itu, juga dijelaskan bahwa, gaji kades diambil dari dari 18 bau bengkok sawah desa dengan harga rata-rata per bau Rp 16 Juta. Sedangkan, aparatur desa rata-rata mendapat 2 sampai 3 bau bengkok sawah desa yang dirasa kurang.

Aspirasi lainnya banyaknya lahan yang ditempati kantor pemerintahan yang mengurangi pendapatan untuk PBB. Masalah lainnya yaitu, adanya bendungan yang kurang berguna bagi warga karena pada musim kemarau airnya tidak dialirkan ke sawah dan pada musim penghujan mengakibatkan menumpuknya sampah disekitar bendungan yang sering mengakibatkan banjir.

Di Desa Guntur ini, Komisi A juga mendapati pembuatan E-KTP yang masih kurang 10 persen dari jumlah pemotretan yang dilakukan Dispendukcapil. Warga yang belum punya E-KTP dibuatkan surat keterangan kependudukan dan menggunakan KTP lama. Sementara, terkait dengan betonisasi jalan yang baru mencapai 65 persen dari keseluruhan akses jalan desa, warga meminta jalan penghubung Desa Guntur menuju Desa Tunjungharjo, Kecamatan Tegowanu, Grobogan yang berjarak 1,7 km agar diusulkan menjadi jalan kabupaten.

Saat kunker ke Desa Pundenarum, Kecamatan Karangawen, Komisi A DPRD Demak juga serap aspirasi soal kekosongan jabatan kades. Menurut Sunari, masa purna tugas Kades Pundenarum telah berakhir pada Februari 2015. Karena itu, untuk mengisi kekosongan kades itu, BPD setempat sudah mngusulkan ke bupati lewat kecamatan. Soal pendapatan penjabat kades juga diambil 2 persen dari bengkok sawah desa yang berjumlah 24 bau. Di Desa Pundenarum ini hasil lelang satu bau rata-rata sebesar Rp 18 juta per tahun. Desa Pundenarum melaksanakan Musrenbangdes setiap satu tahun sekali. “Banyak aparatur yang bergaji dibawah upah minimum kabupaten (UMK). Mereka sudah mengajukan usulan kenaikan UMK ini. Namun sampai sekarang belum mendapatkan penambahan UMK,” tambahnya.

Karena itu, segala persoalan yang dijaring melalui serap aspirasi Komisi A DPRD Demak ini, diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Sementara itu, saat kunker ke Desa Wonowoso, Kecamatan Karangtengah, Komisi A DPRD Demak yang dipimpian ketuanya Sunari menyerap aspirasi soal berbagai kegiatan yang ada didesa tersebut. (*/fth)