PNS Terancam Diberhentikan

202

SEMARANG – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) diimbau untuk selalu bersikap netral. Tidak hanya pada saat kampanye, tetapi juga pada semua tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

”Kami mengimbau kepada seluruh anggota Korpri (Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia) Jawa Tengah untuk tidak mendukung salah satu calon kepala daerah. Tetap fokus pada kegiatan pelayanan, pemerintahan, serta pembangunan daerah,” ungkap Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Hukum Korpri Jateng, Tavip Supriyanto.

Tavip mengaku, telah berkali-kali memperingatkan akan pentingnya netralitas tersebut. baik pada saat memimpin Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Jateng ataupun menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Semarang. ”Dalam setiap kesempatan, tidak henti-hentinya saya selalu tekankan kenetralan ini,” katanya.

Menurut Tavip, hal ini penting agar mereka terhindar dari ancaman sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terbukti para PNS tersebut melakukan pelanggaran, yakni terlibat dalam politik praktis, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi yang tegas. ”Mulai dari (sanksi) teguran hingga sanksi terberat berupa pemberhentian,” terangnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Tavip, Korpri Jateng akan segera mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh anggota untuk selalu menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada 2015 mendatang. ”Kami akan lebih fokus melakukan pencegahan politik praktis oleh anggota Korpri, terutama di daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada pada tahun ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menyatakan telah menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah PNS terkait pelaksanaan Pilkada 2015. Misalnya, di Kota Semarang di mana ada seorang camat yang mengenalkan hanya salah satu kandidat bakal calon kepala daerah kepada masyarakat dalam sebuah forum halalbihalal.

”Saat ini, Panwaslu Kota Semarang masih melakukan proses pengusutan dan pengumpulan bukti peristiwa tersebut. Karena masih dalam proses pengusutan, kami belum bisa menyebut nama camat tersebut,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.

Teguh menambahkan, hal yang tak jauh beda juga terjadi di Kabupaten Klaten. Berdasarkan temuan Panwaslu setempat, ada seorang istri camat yang juga mengenalkan salah satu pasangan calon dalam acara Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). ”Sementara di Kabupaten Purbalingga, diketahui ada beberapa PNS yang melibatkan diri pada saat pendaftaran salah satu bakal calon. Kasus ini juga masih dalam tahap klarifikasi,” terangnya.

Teguh mengakui, jika kasus pelanggaran PNS ini berpotensi akan bertambah banyak. Salah satu penyebabnya, jumlah calon kepala daerah yang berstatus incumbent (petahana) masih banyak yang aktif menjabat. Ia mencatat dari 21 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, setidaknya ada tujuh kepala daerah yang masa jabatannya baru berakhir akhir Agustus 2015 hingga awal Maret 2016.

”Mereka adalah Bupati Blora Djoko Nugroho yang jabatannya baru berakhir pada 11 Agustus, Bupati Kendal Widya Kandi (23/8), Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito (29/8), Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya (1/9), Bupati Semarang Mundjirin (28/9), Bupati Pemalang Junaedi (24/1) dan Bupati Demak Moch Dachirin (3/3/2016),” bebernya. (fai/aro/ce1)