BERI KETERANGAN : Ketua Panwaslu Kota Pekalongan, Sugianto, saat menyampaikan himbauan PNS agar netral, di kantornya Veteran nomor 27 Kraton Kota Pekalongan, Senin (10/8) kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI KETERANGAN : Ketua Panwaslu Kota Pekalongan, Sugianto, saat menyampaikan himbauan PNS agar netral, di kantornya Veteran nomor 27 Kraton Kota Pekalongan, Senin (10/8) kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PEKALONGAN-Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta netral dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kali ini, agar berjalan sukses dan tanpa konflik. Menyusul adanya pencalonan dua PNS aktif yakni, Dwi Heri Wibawa sebagai calon wali kota dari Partai Golkar dan Nur Chasanah sebagai calon wakil wali kota yang diusung PAN.

Hal tersebut disampaikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekalongan menjelang penetapan calon pada 24 Agustus mendatang, untuk mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. “PNS memang harus netral, karena mereka abdi negara,” kata Ketua Panwaslu Kota Pekalongan, Sugianto, di kantornya Veteran nomor 27 Kraton Kota Pekalongan, Senin (10/8) kemarin.

Ditambahkan, PNS diharapkan tidak memiliki keperpihakan, sebelum, selama dan sesudah pemilihan berlangsung. Serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Apalagi menggunakan keputusan atau tindakan yang bisa merugikan calon.

“Kami akan segera membuat surat edaran ke Pemkot, SKPD, DKD dan jajarannya terkait hal ini. Paling lambat besok (hari ini, Selasa 11/8, red) kami kirimkan,” imbuhnya.

Untuk mempertegasnya, imbuhnya, ada beberapa pasal larangan dan sanksi bagi aparatur negara jika terbukti terlibat. Penegasan ini, terkait adanya dua PNS aktif yakni, Dwi Heri Wibawa dan Nur Chasanah yang ikut mencalonkan diri dalam Pilkada. Selain itu, mantan Wali Kota Pekalongan, Basyir Ahmad juga menjadi juru kampanye (Jurkam) utama untuk pasangan calon Dwi Heri Wibawa-Sutarip Tulis Widada yang diusung oleh Partai Golkar.

“Kami juga mengimbau agar kedua orang yang bersangkutan segera mengajukan cuti. Hal ini agar tidak ada kecemburuan bagi pegawai lain. Seharusnya mereka segera mengajukan pengunduran diri, jika ditetapkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota,” imbuhnya.

Dalam pengawasan, pihaknya akan berkoordinasi dengan anggota Panwascam dan akan melakukan pengawasan secara melekat. Termasuk minta masukan dan laporan dari masyarakat, tentang ketidaknetralan PNS jika terjadi. “Silahkan dilaporkan ke kami, jika menemukan ada keterlibatan PNS atau ASN dalam Pilkada kali ini,” ucapnya. (han/ida)