SEMARANG – Pemprov Jateng menyatakan telah menerbitkan 18 ribu kartu Bahan Bakar Minyak (BBM) Nelayan. Kartu yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo waktu kampanye itu diklaim sebagai alat untuk mengontrol pendistribusian BBM bersubdisi.

”Sudah terdistribusi 18.957 kartu BBM Nelayan. Sementara jumlah kapal yang ada di Jateng 24.954. Kami akan terus kejar kekurangannya,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lalu M. Syafriadi kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Lalu menjelaskan, kartu BBM Nelayan berbeda dengan Kartu Nelayan. Kartu BBM Nelayan menggunakan anggaran dari APBD sementara kartu Nelayan dari APBN. Selain itu, kartu BBM Nelayan hanya diberikan kepada pemilik kapal yang telah memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI). ”Sementara yang belum memiliki SIPI harus mendapat rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota setempat,” jelasnya.

Ditambahkan Lalu, kartu BBM Nelayan ini berisi data pemilik, alamat, nama kapal, ukuran mesin, daerah operasi juga alat tangkap yang digunakan. sehingga tidak dapat digunakan oleh sembarang orang.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, nelayan berhak mendapatkan solar bersubsidi maksimal 25 kilo liter per bulan.

”Yang masih menjadi kendala saat ini adalah belum semua SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) terjangkau dengan internet. Sehingga Kartu BBM Nelayan tidak dapat digunakan,” bebernya. (fai/aro/ce1)