Pemerintah Abaikan Pembangunan Maritim

132

SEMARANG – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai program Presiden Jokowidodo yang bakal nemaksimalkan maritime dinilai masih sebatas wacana. Buktinya, saat ini pemerintah masih tetap focus untuk pembangunan jalan tol Sumatera dan jalan tol Trans Jawa. Jelas kebijakan ini sangat bertolak belakang dan tidak sejalan dengan konsep Negara maritime.

“Fasilitas transportasi jelas berpengaruh terhadap komunitas harga pangan. Berdasarkan survei bank dunia, jeruk Tiongkok Rp 17 ribu per kilogram sedangkan jeruk Medan justru Rp 20 ribu per kilogram. Fakta ini tak lain karena transportasi darat jelas lebih mahal dari transportasi laut,” kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Faisal Basri dalam diskusi mewujudkan poros maritim dalam pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan di Universitas Stikubank (Unisbank).

Ia menambahkan, ke depan penting kiranya bangsa ini untuk melakukan pembangunan yang berorientasi kemaritiman. Selain itu, kebijakan ekspor impor di bidang kelautan berdampak terhadap nelayan dan petambak. Karena selama ini, Indonesia yang mempunyai garis panjang pantai 95.181 Kilometer justru mengimpor garam dari Jerman yang hanya memiliki 934 kilometer. Ironisnya, garam rakyat harga sangat rendah di banding garam impor, garam usaha tradisional hanya di hargai Rp 300 per kilogram. “Padahal pemerintah sudah mengeluarkan Rp 107 milyar pada tahun 2012 untuk pemberdayaan usaha garam rakyat,” imbuhnya.

Data yang dimiliki Kiara, tahun 2012 menjukkan, impor ikan segar naik drastis sebesar 53,61 persen, dari 42.891 ton pada 2007 menjadi 226.000 ton pada 2011. Begitu juga dengan permasalahan BBM, kenaikan BBM solar mengalami kenaikan selama dua kali, dari Rp 4.300 menjadi Rp 4.500 dan Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 telah mengkhawatirkan bagi 2,2 juta keluarga nelayan dan 3,5 juta pembudidaya tradisional.

Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (Undip), Johanes Hutabarat mengatakan, untuk menjadi poros maritime dunia Indonesia harus menjadikan laut sebagai lapangan kerja baru. Selain itu juga menjadikan laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mendikan laut sebagai sumber menumbuhkan daya saing baru. “Semua ini bisa dilakukan dengan memudahkan transportasi nelayan dengan menyediakan scheme khusus untuk pembiayan bagi nelayan,” katanya. (ewb/fth)