Pasal Penghinaan Jadi Perhatian serius

188

SOLO – Pasal penghinaan yang ditujukan kepada presiden menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Mereka meminta seluruh masyarakat tidak melakukan penghinaan kepada siapa pun, termasuk presiden. Hal ini mengingat lantaran setiap orang memiliki hak sama dalam hidup.

”Bukan hanya presiden, semua orang tidak boleh menghina siapa pun. Karena setiap individu mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya juga tidak saling merendahkan antarindividu ataupun lembaga,” kata Bambang Sadono, anggota DPD dari Jawa Tengah, saat ditemui usai seminar penguatan DPD RI dalam menjaga NKRI di Sunan Hotel, kemarin.

Dia menilai, ada dan tidaknya pasal penghinaan presiden bukan menjadi patokan utama berperilaku sebagai individu, masyarakat ataupun bangsa dan negara. Jika tidak ada pasal tersebut, presiden sebagai simbol negara wajib dihormati. ”Jangan sampai karena tidak ada pasal kemudian masyarakat bebas menghina orang lain. Apalagi menghina seorang kepala negara yang mana menjadi simbol negara,” terangnya.

Terkait persoalan ini, dia akan akan mengusahakan melalui jalur parlemen. Hal tersebut sebagai wujud kewajiban sebagai anggota DPD untuk mengakomodasi keinginan masyarakat di konstituen. ”Nanti akan saya upayakan untuk mendorong DPD agar mendukung sikap saling menghargai,” ujar dia.

Sementara itu, dalam seminar mencuat peran DPD dalam perumusan undang undang saat ini dinilai masih minim karena keterbatasan wewenang. Hal tersebut menuntut anggota DPD meningkatkan keterampilan politik agar dapat sejajar dengan anggota DPR yang memang berasal dari partai politik. Keterampilan tersebut harus dilakukan dan terus didorong sembari menunggu proses formal melalui konstitusi negara.

”Anggota DPD perlu meng-up grade political skills-nya. Komponen political skills tersebut berupa arts of possibility, negotiation, lobbying, dan pressure or consultation. Hal itu menjadi salah satu cara di antara dua cara yaitu idealitas dan realitas,” jelas Teguh Yuwono, analisis senior ilmu pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Teguh merekomendasikan kepada DPD untuk melaksanakan dua cara sekaligus. Secara idealitas anggota DPD harus meningkatkan kapabilitas dalam berpolitik. Hal tersebut akan sangat menunjang karena secara realitas lembaga DPD jelas di bawah DPR.

Isharyanto, pengamat hukum tatanegara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengkhawatirkan jika penguatan DPD berhasil, maka Indonesia akan menjadi negara federal. Sebab akan terjadi egosektoral antardaerah. Setiap anggota DPD memrioritaskan daerahnya dibangun tanpa mempedulikan daerah lain.

”Meskipun Indonesia bukanlah negara federal, tapi itu dapat terjadi. Bisa kita lihat praktik bernegara di Inggris yang bukan negara federal tapi pelaksanaan dan pengambilan keputusan sudah seperti negara federal,” bebernya.

Namun di sisi lain, Indonesia masih mempunyai harapan memiliki DPD yang kuat tanpa harus menjadi negara federal. Hal tersebut ditunjang dengan membangun kebiasaan ketatanegaraan yang baik agar DPD mempunyai kekuatan. ”Tak terbantahkan, penguatan fungsi legislasi DPD menjadi ujian sesungguhnya political will konstitusionalisme di negeri ini,” kata dia.

Acara seminar sendiri diadakan oleh Badan Pengkajian MPR RI menampung gagasan-gagasan yang penting dari masyarakat. Khususnya akademisi dalam hal penguatan peran DPD. (irw/un/jpnn/fth)