Oleh: Djawahir Muhammad

SAAT ini, Kota Semarang menjadi tuan rumah kegiatan kebudayaan bertajuk: Pekan Budaya Indonesia, 5-10 Agustus 2015. Sejumlah kegiatan digelar, di antaranya focus group diskusi keselarasan (harmoni) budaya, sarasehan komunitas adat, pentas seni budaya tradisi, pameran artefak budaya serta permainan anak-anak (dolananan bocah) yang diikuti berbagai komunitas adat dan seniman-budayawan dari Jawa Tengah dan Indonesia. Berbagai materi kegiatan tersebut dipersiapkan untuk menyambut penyelenggaraan World Culture Forum (WCF) ke dua tahun depan (2016) di Bali.

Berbagai kegiatan itu memiliki tema yang sama, yakni menjaring harmoni dalam keberagaman budaya, sebuah tema yang relevan dan penting, mengingat masih banyaknya konflik yang diakibatkan oleh ketidakserasian (disharmoni) kebudayaan (misalnya konflik di Tolikara baru-baru ini). Di tingkat global, forum ini bertujuan mempersiapkan agenda untuk membahas isu-isu strategis, dan merekomendasikan kebijakan pengembangan budaya di dunia, khususnya yang berkaitan dengan perdamaian, kemakmuran, pelestarian dan pengembangan kualitas hidup.

Bagi Indonesia, forum ini bersama sarasehan komunitas adat yang akan berlangsung di beberapa propinsi akan menjadi instrumen yang dapat mempertemukan dan mempresentasikan keragaman budaya adat, untuk selanjutnya dapat menjadi forum bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi. Melalui kegiatan ini para pelaku tradisi dan komunitas adat dapat membangun kekuatan sinergi budaya yang disebut soft power, yakni kekuatan untuk menjaga keselarasan antar elemen budaya berbagai suku bangsa, menghargai keunikan dan keragaman, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sayang sekali dalam kesempatan ini– selain diwakili komunitas adat Pecinan— Semarang hanya menjadi tempat penyelenggaraan forum tersebut, menjadi fasilitator, atau sekadar partisipan dalam diskusi-diskusi yang berlangsung. Tidak terdapat wakil komunitas adat lainnya yang berpameran dan tampil dalam pergelaran yang berlangsung di arena dan panggung terbuka di Lapangan Pancasila Simpang Lima, maupun dalam peragaan dan pameran permainan anak-anak tradisional. Hal ini layak dipertanyakan karena Semarang sebenarnya memiliki semua elemen budaya yang menjadi materi pada forum tersebut.

Sebagai informasi dapat dikemukakan beberapa komunitas adat Semarang yang berada di beberapa lokasi, antara lain di Desa Kandri, Nongkosawit, dan Talunkacang (Kecamatan Gunungpati), komunitas adat di Kampung Gabahan dan Kampung Kauman (Kecamatan Semarang Tengah), komunitas Pecinan di Pecinan, komunitas adat orang-orang Arab di Kampung Melayu, atau komunitas masyarakat adat di Pekojan. Mereka juga memiliki bentuk-bentuk ekspresi budaya yang dapat dipresentasikan dalam event pameran atau pementasan, maupun dipresentasikan dalam forum-forum diskusi atau seminar. Komunitas-komunitas adat tersebut sejauh ini memang ”tertidur”, namun bukan berarti tidak memiliki eksistensi.

Sebagai ”laboratorium budaya” Semarang juga memiliki berbagai masalah terkait dengan persoalan keselarasan (harmoni) budaya. Sebagai cantoh adalah tidak adanya harmonisering dalam perwujudan visual ikon budaya Semarang ”Warak Ngendog”. Pemerintah Kota Semarang memang telah mendirikan ”patung warak” di Taman Pandanaran, tapi ternyata bukan patung ”Warak Ngendog”.

Patung di Taman Pandanaran itu tidak ada endog (telurnya), dan bentuknya pun bukan sebagai warak yang ada dalam stigma masyarakat Semarang. Sengketa tentang hak atas tanah (tanah ulayat atau eigendom ?) yang menunjukkan disharmoni sosial (budaya) juga terjadi di Kampung Kemijen, sehingga upaya pemerintah (PT KAI) untuk mengembalikan jalur kereta api di lintasan ini menjadi pemicu konflik yang bersumbu pendek.

Harmoni budaya dan keselarasan antar pemangku komunitas adat – khususnya di Semarang dan di manapun tempat, ruang, dan waktunya – tidak akan selesai dibahas di dalam berbagai forum. Harus ada action yang mewujudkannya sebagai sebuah peristiwa budaya! (*/aro/ce1)