Terancam 7 Tahun Penjara

167

KENDAL – Mantan Ketua DPRD Kendal, Anik Kasiani sebentar lagi bakal duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Kendal. Ia didakwa atas kasus dugaan pemalsuan ijazah dalam pencalonan DPRD periode 2009-2014.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal bahkan sudah bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut. Pasca pelimpahan perkara dari Polda Jateng, JPU Kejari Kendal langsung melimpahkan perkara ke PN Kendal.

“Sudah kami limpahkan berkasnya ke PN Kendal, Selasa (4/8) lalu. Dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kepala Seksi Pidana Umum Amirudin. Selanjutnya kami menunggu penetapan majelis hakim dan hari sidang perdananya,” kata Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriyani, Rabu (5/8).

Kasi Pidum Kejari Kendal, Amirudin mengatakan, tersangka Anik saat ini masih menjalani penahanan di rumah tahan (rutan) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendal. Dalam dakwaan yang disusunnya, Anik akan dijerat dengan dua pasal. Yakni Pasal 266 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pamalsuan dan penggunaan keterangan dan surat palsu. “Ancaman pidananya tujuh tahun penjara,” imbuhnya.

Amirudin menambahkan, Anik diduga telah menyuruh atau melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah SMA. Ijazah palsu tersebut kemudian digunakan Anik untuk mendaftarkan diri dalam pencalonan anggota legislatif DPRD Kendal periode 2009-2014.

Anik mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar. Akhirnya ia mendapatkan kursi cukup dan ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPRD. Bahkan karena Golkar meraih suara terbanyak dan Anik juga adalah peraih kursi terbanyak di DPRD Kendal, ia ditunjuk ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kendal kala itu hingga akhir masa jabatan.

Ijazah yang diduga palsu Anik saat mendaftar sebagai Anggota DPRD menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan nomor seri ijazah/STTB: 01.OC.Oh.0702038. STTP tersebut dikeluarkan oleh SMA Karya Nasional, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Ternyata setelah diteliti, ijazah denga nomor dengan nomor yang dimaksud yang dikeluarkan di Jakarta pada 31 Juli 2008 ternyata milik orang lain. Yakni atas nama Suprayogi, siswa SMA Karya Nasional. Bukti itu diperkuat dengan surat keterangan bernomor: 069/-1.851.622 tentang Peserta Ujian Nasional Menginduk di SMA Negeri 36 Jakarta. Surat keterangan itu dikeluarkan pada 26 Juli 2013 ditandatangani Imran Matroji AS selaku Kepala SMA Negeri 36 Jakarta. (bud/fth)