Koreksi Target Pembangunan Rumah

202
MELAMBAT: DPD REI Jateng pesimistis tahun ini mampu mencapai realisasi pembangunan 8000 unit rumah karena berbagai factor, sehingga menurunkan target menjadi 5000 rumah. (ADITYO DWI R/RADAR SEMARANG)
MELAMBAT: DPD REI Jateng pesimistis tahun ini mampu mencapai realisasi pembangunan 8000 unit rumah karena berbagai factor, sehingga menurunkan target menjadi 5000 rumah. (ADITYO DWI R/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng memastikan target pembangunan perumahan, baik kelas menengah maupun perumahan rakyat pada tahun ini tidak akan tercapai. Untuk itu, REI mengoreksi target pembangunan rumah oleh anggota REI dari semula 8.000 unit menjadi sekitar 5.000 unit.

Wakil Ketua DPD REI Jateng Bidang Promosi dan Publikasi, Dibya K Hidayat mengatakan, DPD REI Jateng pesimistis tahun ini mampu mencapai realisasi pembangunan 8000 unit rumah. Pasalnya, sampai saat ini pembangunan masih terus terhambat. “Saya rasa akan ada koreksi. Kalau jumlah totalnya saya tidak ada data, tapi pembangunan baru sekitar 25 persen dari target,” katanya, kemarin.

Menurutnya, pembangunan perumahan saat ini selain terkendala masalah daya beli akibat kurang baiknya kondisi perekonomian, juga disebabkan regulasi yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya adalah penghapusan KPR Inden. “Regulasi tentang penerapan uang muka 1 persen dan bunga 5 persen juga belum jalan. Kemudian penerapan IMB 10 persen juga belum ada kejelasan. Adapun selama ini aturan dibuat tanpa aturan pelaksanaan yang jelas,” ungkapnya.

Ditambahkan, yang lebih parah adalah pembangunan perumahan rakyat melalui Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Target FLPP pasti tidak akan tercapai, karena terkendala beberapa faktor. “Faktornya banyak, salah satunya adalah ada beberapa pemerintah daerah yang sudah tidak menerbitkan perijinan,” imbuhnya.

Wakil Ketua REI Bidang Perumahan Rakyat, Andi Kurniawan menambahkan, pembangunan rumah FLPP di wilayah Jateng hingga semester pertama tahun ini masih jauh dari harapan. “Kita tidak bisa bilang apa-apa, karena memang banyak kendala,” ujarnya.

Andi mengaku, saat ini banyak pengembang lebih memilih menghentikan operasional mereka, karena sudah tidak sanggup beroperasi. Untuk itu, pihaknya berharap, pemerintah pusat melakukan supervisi terkait aturan FLPP kepada pemerintah daerah, agar terdapat kesamaan pandangan untuk mencapai program pembangunan 1 juta unit rumah yang telah dicanangkan oleh presiden Joko widodo beberapa waktu lalu. (aln/JPG/smu)