Pejabat BPPT Diganjar 2 Tahun 4 Bulan Penjara

207
SIAP DIBUI: Terdakwa Hartuti dan penasihat hukumnya menyalami jaksa penuntut umum usai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIAP DIBUI: Terdakwa Hartuti dan penasihat hukumnya menyalami jaksa penuntut umum usai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Dra Hartuti, diganjar 2 tahun 4 bulan (28 bulan) penjara, serta denda Rp 100 juta subsider 4 bulan penjara. Vonis tersebut dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi pengajuan kredit fiktif BPD Jateng tahun 2011 ini dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (5/8) kemarin.

Majelis hakim menilai Hartuti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
”Mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Hartuti dengan hukuman 2 tahun 4 bulan serta denda Rp 100 juta subsider 4 bulan penjara, serta kewajiban membayar biaya perkara Rp 5 ribu,” kata majelis hakim yang dipimpin Andi Astara SH.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan vonis. ”Hal memberatkan, tindakan terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,” sebut hakim.

Atas putusan tersebut, terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Pun jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejati Jateng. ”Kami pikir-pikir yang, mulia,” kata terdakwa Hartuti.

Seperti diketahui, kasus pembobolan Bank Jateng konvensional maupun syariah ini dilakukan pada 2011 silam. Kasus tersebut melibatkan terpidana Yanuelva Etliana alias Eva yang kini masih buron. Kasus dengan total kerugian negara mencapai Rp 39,11 miliar itu bermodus jaminan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan surat perintah pembayaran (SPP) fiktif. Diketahui, di Bank Jateng Semarang ada 24 SPP dan 24 SPMK. Beberapa instansi dicatut namanya, mulai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru), dan Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Semarang serta BPPT sendiri. Modus yang sama juga digunakan Eva di Bank Jateng Syariah.

Di Bank Jateng Semarang akhirnya mengucur dana pinjaman Rp 14,35 miliar, sedangkan di Bank Jateng Syariah sebesar Rp 29,5 miliar. Ternyata pengembalian kredit itu macet. Di Bank Jateng Semarang, kredit macet mencapai Rp 13,887 miliar, sedangkan di Bank Jateng Syariah mencapai Rp 25,237 miliar. (jks/aro/ce1)