MENANG: Tjandra Tirtono (tengah) bersama dua kuasa hukumnya John Richard Latuihamallo dan Oswald menunjukkan salinan putusan PN Semarang, kemarin. (ISMU P/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENANG: Tjandra Tirtono (tengah) bersama dua kuasa hukumnya John Richard Latuihamallo dan Oswald menunjukkan salinan putusan PN Semarang, kemarin. (ISMU P/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pengadilan Negeri (PN) Semarang Senin (27/7) kemarin menyerahkan salinan resmi putusan perkara perdata terkait sengketa Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Grajen. Dalam putusan bernomor 460/Pdt.G/2014 dengan penggugat Suryati Kusnadi dkk dan tergugat Edie Setiawan tersebut, majelis hakim yang diketuai Winarno SH menyatakan menolak tuntutan penggugat.

Selanjutnya dalam pokok perkara, majelis hakim menyatakan kepengurusan Yayasan TITD Grajen Semarang periode 2014-2019 yang sah adalah yang tertuang dalam akta notaris nomor 25 tanggal 6 September 2014 oleh notaris Arlini Rahmi Damayanti. Kepengurusan yayasan yang tersebut diketuai oleh Tjandra Tirtono, wakil ketua Robby Hartono, Sekretaris Indriani Hadisumarto, dan bendahara Lie Wie Ming.

Atas putusan ini Edie Setiawan sebagai tergugat mengaku bersyukur, karena dengan demikian yayasan TITD Grajen telah mempunyai kepengurusan yang sah secara hukum. ”Harapannya, umat bisa beribadah dengan tenang dan tidak ada ribut-ribut lagi. Begitu juga dengan karyawan yang bekerja di Kelenteng Grajen bisa berkerja dengan nyaman,” tandas Edie, yang merupakan ketua dewan Pembina Yayasan TITD Grajen.

Sementara, Kuasa Hukum Edie Setiawan, John Richard Latuihamallo menegaskan, dengan adanya putusan tersebut maka implikasinya pihak penggugat yakni pengurus lama yang diketuai Sigit Soegiarto tidak berhak mengurus yayasan. Selanjutnya Sigit Soegiarto harus menyerahkan aset-aset yayasan ke pengurus yang sah. ”Pengurus lama tidak boleh lagi mencampuri urusan pengelolaan kelenteng dalam bentuk apa pun.
Mereka boleh datang ke kelenteng hanya untuk beribadah,” tegasnya. John juga menegaskan, upaya banding yang dilakukan penggugat bukan berarti menghentikan hak pengelolaan oleh Tjandra dkk atas yayasan kelenteng yang terletak di Jalan Grajen Karanglo Semarang tersebut. ”Sejak kita terima salinan putusan ini, maka pengelolaan langsung kita ambil alih,” paparnya.

Dalam salinan putusan tersebut, tercatat kuasa para penggugat pada 23 Juli 2015 mengajukan upaya hukum banding dengan nomor 50/Pdt.U/2015/PN Smg. (smu/zal/ce1)