5 Pj Kepala Daerah Dilantik 5 Agustus

232

SEMARANG – Surat keputusan (SK) penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk lima kabupaten/kota yang telah berakhir masa jabatannya bulan Juli ini sudah ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Sesuai rencana, lima Pj tersebut akan dilantik pada 5 Agustus 2015 mendatang. Kelima daerah yang dimaksud adalah Kota Semarang, yang berakhir pada 19 Juli, Kabupaten Rembang (20/7), Kabupaten Kebumen (26/7), Kabupaten Purbalingga (27/7), dan Kota Surakarta (28/7).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, sebenarnya surat pengajuan telah dikirimkan sudah lama. Namun dikarenakan ada pergantian eselon I di Kemendagri, maka prosesnya menjadi agak lama. ”Setelah Pak Dirjen mengontak bahwa SK sudah diteken, langsung kita ambil (suratnya) biar cepet. Untuk pelantikan nanti tanggal 5 (Agustus) mendatang,” ungkapnya tanpa menyebutkan nama-nama yang terpilih.

Sembari menunggu pelantikan, Ganjar telah menunjuk sejumlah PNS untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) agar tugas birokrasi tidak terhenti. Rata-rata mereka diambilkan dari Sekretaris Daerah (Sekda) dari masing-masing kabupaten/kota. Seperti Sekda Kota Semarang Adi Trihananto, Sekda Kota Surakarta Budi Suharto, dan Sekda Kebumen Adi Pandoyo. Adapun untuk Kabupaten Purbalingga ditunjuk Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jateng Budi Wibowo. ”Untuk Kabupaten Rembang sebelumnya saya tunjuk Sekdanya (Hamzah Fathoni). Namun ternyata yang bersangkutan dicalonkan. Akhirnya saya minta kepala Bakorwil Pati (Suko Mardiono) untuk menggantikannya,” terangnya.

Ganjar menambahkan, pihaknya juga telah mengajukan lagi nama-nama calon Pj untuk sisa daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada Agustus mendatang. Seperti Boyolali (1/8), Kota Pekalongan (9/8), Blora (11/8), Kendal (22/8), dan Kota Magelang (29/8). ”Sesuai permintaan Kemendagri, masing-masing diajukan tiga nama,” aku mantan anggota DPR RI itu.

Disinggung sampai kapan jabatan Pj tersebut berakhir, Ganjar menegaskan sampai terpilihnya kepala daerah yang baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk ketika ada daerah yang dinyatakan mundur pelaksanaan pilkadanya lantaran hanya satu pasangan yang tersedia. ”Dalam hal ini, kepala pemerintahan tetap akan dipegang oleh Pj,” tukasnya.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jateng Amir Darmanto meminta gubernur memberikan arahan sikap netral kepada Pj agar tak terjadi tindak pidana dalam pilkada. Pasalnya, berdasarkan pengalaman yang telah ada, tidak sedikit para PNS harus berujung pada pemecatan lantaran bersikap tidak netral. Bahkan beberapa di antaranya harus masuk penjara karena tertangkap tangan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berbuat curang saat pesta demokrasi. ”Prinsipnya bahwa penunjukan Pj Kepala Daerah sudah ada aturan. Yang menjadi catatan bahwa Pj wajib menjaga netralitas PNS agar tidak ada intimidasi dan berbagai pelanggaran lainnya,” ungkap politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu. (fai/zal/ce1)