SEMARANG – Masyarakat Jateng banyak yang kecewa lantaran tidak bisa cairnya dana hibah dari pemprov. Sebab, berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 298 Ayat 5 Huruf d, penerima dana hibah adalah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Padahal selama ini masyarakat yang menerima bantuan hibah tidak memiliki badan hukum.

Anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirricarld mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat saat kunjungan ke daerah. Masyarakat menilai, kebijakan itu sangat merugikan karena selama ini dana hibah banyak membantu perekonomian masyarakat bawah. ”Banyak masyarakat yang komplain karena hibah tak bisa dicairkan,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, selama ini dana bantuan hibah sudah banyak membantu masyarakat. Bahkan bisa menopang sebagian perekonomian masyarakat yang ada di desa-desa. Ia meminta agar ada solusi agar dana bisa cair dan bisa dimanfaatkan masyarakat. ”Masyarakat juga membutuhkan dana hibah itu. Contohnya untuk bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang mestinya bisa menerima bantuan akhirnya tidak jadi karena tidak memiliki badan hukum,” imbuhnya.

Padahal tahun tahun ini mestinya ada sebanyak 2.134 RTLH yang mestinya menerima bantuan masing-masing Rp 10 juta. ”Jika bantuan tak bisa cair, jelas sangat disayangkan karena di Jateng masih ada sekitar 1,7 juta rumah tidak layak huni,” tambahnya.

Sebelumnya Gubernur Jateng bakal mengalihkan penerima dana hibah kepada penerima dana bantuan sosial (bansos). Ada beberapa yang konsepnya tetap diberikan (hibah). Namun ada beberapa juga yang dipakai untuk nomenkelatur bansos. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara agar dana bantuan kepada masyarakat tetap bisa cair. ”Ini upaya yang cukup bagus dari pemprov, agar dana bantuan bisa tetap cair untuk masyarakat,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro.

Sriyanto meminta Pemprov Jateng bisa mencari solusi yang bagus terkait dengan adanya kebijakan baru tersebut. Yang penting jangan sampai mengorbankan rakyat kecil yang selama ini sudah mendapatkan manfaat dari dana hibah tersebut. Ia menilai kebijakan itu terlalu kaku dan bisa membuat masyarakat di lapisan bawah sulit mendapatkan bantuan. ”Kalau ada alternatif diarahkan ke bansos itu bagus. Yang penting penyalurannya sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan. Karena ini demi kemajuan masyarakat,” tambahnya. (fth/ric/ce1)