MENGECEK KESIAPAN BPBD : Anggota DPRD Kabupaten Semarang mengecek perlengkapan personel BPBD Kabupaten Semarang di Tuntang belum lama ini. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENGECEK KESIAPAN BPBD : Anggota DPRD Kabupaten Semarang mengecek perlengkapan personel BPBD Kabupaten Semarang di Tuntang belum lama ini. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN-Dana Tak Terduga (DTT) APBD Kabupaten Semarang 2014 hanya terserap 18,75 persen atau Rp 497,295 juta dari alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar. Di tahun 2013 realisasi penyerapan DTT juga rendah hanya mencapai 52,77 persen. Rendahnya realiasasi penggunaan anggaran DTT tersebut menandakan masih banyaknya bencana di Kabupaten Semarang yang tidak tertangani secara serius dan tuntas.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengatakan, dalam evaluasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang penjabaran pertanggungawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 yang memprihatinkan adalah realisasi belanja tidak terduga yang rendah serapannya. Hal itu menjadi catatan khusus oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

“Catatan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 yang paling memprihatinkan adalah realisasi belanja tidak terduga. Di tahun 2013 yang terserap 52,77 persen dan 2014 hanya terserap 18,77 persen,” tutur The Hok Hiong, Minggu (26/7) kemarin.

The Hok menilai rendahnya serapan dana tak terduga tersebut mengindikasikan banyak kejadian bencana di Kabupaten Semarang yang tidak tertangani secara optimal dan tuntas. Selain itu, disebabkan adanya regulasi yang membatasi waktu pencairan dana tak terduga maksimal 14 hari dari waktu kejadian.

“Rendahnya serapan DTT ini karena terhambatnya regulasi. Selain itu, lambannya penanganan. Sehingga, ketika terjadi bencana, hanya dapat membagikan sembako. Sedangkan kerusakan teknis tidak tertangani, karena waktunya sudah terlambat akibat regulasi membatasi pencairan maksimal 14 hari setelah terjadi bencana,” imbuhnya.

The Hok menyarankan agar bupati bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat serta Lurah/Kades aktif dalam penanganan bencana. Sebab di Kabupaten Semarang rawan bencana, sehingga DTT di tahun ini dan selanjutnya dapat terserap secara optimal.

“Jangan sampai di tahun ini rendah serapannya. Pemanfaatan DTT harus lebih cepat supaya anggarannya bisa terserap maksimal. Harusnya begitu ada kejadian dibuatkan persyaratan, sehingga dana tak terduga bisa secepatnya dicairkan, dan bencana segera tertangani, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Hok Hiong.

Sebelumnya, Kepala BPBD Kabupaten Semarang, Arief Budiyanto juga mengatakan bahwa pihaknya membentuk posko bencana untuk membantu mengawasi dan memantau kemungkinan timbulnya bencana alam. Pihaknya juga secara rutin berkoordinasi dengan pihak kecamatan hingga desa untuk mengantisipasi penanganan bencana.

BPBD, imbuhnya, juga telah menyosialisasikan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta membuka hot line untuk pelaporan bencana di nomor 024-70850067. “Kecamatan atau kelurahan secara rutin melaporkan hasil pantauan di lapangan ke BPBD. Bahkan bupati juga memerintahkan kepada para camat agar sering datang ke posko bencana untuk memantau keadaan wilayahnya,” ungkap Arief. (tyo/ida)