Desak RUU PUB Segera Disahkan

146

SEMARANG – Salah satu penyebab masih banyaknya konflik antaragama di Indonesia adalah belum adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan umat beragama (PUB). Padahal pembahasan rancangan undang-undang (RUU) itu telah dilakukan sejak lama. Oleh sebab itu, Muhammadiyah Jawa Tengah secara khusus mendesak agar RUU tersebut segera disahkan oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Muhammadiyah Jawa Tengah Rosihan di sela-sela bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di ruang kerjanya, kemarin. Menurut dia, dengan adanya undang-undang tersebut dapat menjamin kerukunan umat beragama yang akhir-akhir ini rawan terprovokasi. ”RUU itu dibuat untuk melindungi dan menghindari persoalan sensitif antarumat beragama,” terangnya.

Rosihan mengaku sangat menyayangkan sikap DPR RI yang tak kunjung mengesahkan RUU PUB tersebut. Padahal, menurutnya, RUU itu menjadi payung hukum yang mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan keyakinan. ”Padahal naskah akademiknya juga sudah ada sejak tiga tahun lalu,” imbuhnya.

Terhadap berbagai konflik yang melibatkan antarumat beragama, Rosihan menyatakan bahwa Muhammadiyah telah dewasa dan lupa tentang perbedaan dikarenakan sibuk mengurusi pekerjaan persyarikatan demi mencerdaskan umat. ”Muhammadiyah sudah tidak mikir perbedaan karena sarat dengan amal usaha dan pekerjaan. Kelompok-kelompok kecil itu yang jadi militan karena kecilnya,” katanya.

Rosihan menambahkan, agama apa pun mengajarkan kedamaian. Oleh karenanya, semua umat beragama harus mampu memahami untuk tidak memaksakan keinginan yang bertentangan dengan hukum alam. ”Dalam agama itu ada teori tengah-tengah. tidak keras begitu juga tidak lembek. Yang berhak menjustifikasi benar atau salah adalah pencipta agama itu sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah selalu terbuka untuk berdialog dan menerima masukan dari semua umat. Menurutnya, komunikasi terus dilakukan dalam rangka menjaga situasi dan kondisi tetap aman. ”Pola komunikasi yang dipakai adalah tidak memadamkan api tetapi mengantisipasi. Oleh karenanya, semua harus saling bergandeng tangan dan saling membantu jika ada yang tersakiti,” tandas mantan anggota DPR RI itu. (fai/ric/ce1)