OJK Pastikan Sertifikat Deposito Pemkot Palsu

186

SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jateng-DI Jogjakarta memastikan sertifikat deposito Pemkot Kota Semarang telah dipalsukan dalam kasus raibnya deposito kas daerah (kasda) sebesar Rp 22,7 miliar. Hal itu dikatakan Kepala OJK Kantor Regional IV Jateng-DIJ, Santoso Wibowo saat sidang perdata Pemkot Semarang versus Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jumat (24/7).

”Kami meyakini sertifikat yang ada di pemkot dipalsukan. Untuk keputusannya menjadi wewenang kepolisian dan pengadilan,” kata Santoso Wibowo.

Menurut Santoso, untuk membandingkan sertifikat deposito asli dari BTPN dan milik pemkot, OJK menggunakan sinar ultraviolet. Hasilnya, pada deposito asli terpancar warna-warna seperti hitam-putih dan warna-warna tertentu.

”Sementara pada deposito milik pemkot hanya terlihat warna putih saja. Selain itu, tanda tangan Kepala Cabang BTPN Semarang juga dipalsukan,” ungkapnya.

Hal yang sama dikatakan Kuasa Hukum BTPN, Savitri Kusumawardhani. Ia menganggap bukti-bukti yang diajukan oleh pemkot dalam sidang gugatan dalam kasus hilangnya deposito Rp 22,7 miliar di PN Semarang tersebut tidak memiliki dasar kuat dan terkesan mengada-ada.
Apalagi tersangka DAK (Diah Ayu Kusumaningrum), yang selama ini berhubungan dengan pemkot, sudah tidak bekerja lagi di BTPN sejak 24 Januari 2011.

”Secara hukum sangat jelas bahwa sejak 24 Januari 2011 DAK bukan karyawati BTPN. Karena itu, semua tindakan DAK yang mengatasnamakan BTPN adalah ilegal dan tidak sah, sehingga semua perbuatannya tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal demi hukum,” tandas Savitri.
Dia mengatakan, aparat Polrestabes Semarang sudah menetapkan bahwa sertifikat deposito milik pemkot senilai Rp 22,7 miliar yang diklaim berada di BTPN adalah palsu. ”Ini merupakan hasil uji laboratorium forensik (Labfor) Polri. DAK pun juga sudah menyatakan memang ia membuat sertifikat deposito palsu itu,” sebutnya.

Kuasa Hukum Pemkot Semarang, John Richard mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan 10 bukti kepada majelis hakim dalam persidangan. Beberapa bukti tersebut, lanjut John, di antaranya bukti setoran uang pemkot ke BTPN sejak 2007 sampai 2014, dan bukti surat kerja sama pemkot dengan BTPN sejak 2007 yang diperbarui pada 2014.

”Totalnya ada 10 bukti yang kami ajukan ke majelis hakim. Dan ada bukti yang kami serahkan tentang selisih rekening yang sangat besar. Kerja sama pemkot dengan BTPN yang disertai tanda tangan Kepala BTPN dan Pak Yudi Mardiana (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Red),” ungkapnya.

Selain itu, John Richard juga tetap menyatakan DAK masih menjadi bagian dari BTPN. Karena itu, BTPN harus bertanggung jawab terhadap hilangnya dana pemkot senilai Rp 22,7 miliar, meskipun BTPN menyatakan DAK sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja di BTPN sejak 24 Januari 2011, lalu pindah ke bank lain di Jakarta. ”Pemkot sampai 2013 masih menyetor ke BTPN melalui DAK. Artinya, dia masih bagian dari BTPN,” tandasnya. (jks/aro/ce1)