Ombudsman: Hapus Calo Paspor!

322
DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG
DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG

”Pengurusan paspor itu kan gak bisa diwakilkan, karena harus foto sendiri dan mengisi berkas sendiri. Para calo itu harus diberantas, apalagi biayanya melambung, dengan keuntungan 100 persen lebih. Ini sangat memberatkan masyarakat.”

Achmad Zaid
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng

SEMARANG – Maraknya calo pengurusan paspor berlabel biro jasa di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mendapat perhatian khusus Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng. Pihak ORI menyayangkan keberadaan para calo tersebut. Apalagi kabarnya, para calo dilegalkan dengan label biro jasa.

Kepala ORI Perwakilan Jateng Achmad Zaid mengaku kecewa dengan maraknya praktik percaloan dengan modus biro jasa di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Ia menilai apa pun bentuknya, itu merupakan bagian dari calo, karena memberatkan masyarakat.

”Pengurusan paspor itu kan gak bisa diwakilkan, karena harus foto sendiri dan mengisi berkas sendiri. Para calo itu harus diberantas, apalagi biayanya melambung, dengan keuntungan 100 persen lebih. Ini sangat memberatkan masyarakat,” kata Zaid saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (23/7).

Zaid menilai apa pun bentuknya, baik biro jasa maupun calo dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, selama para pencari parpor tidak mendapat kenyamanan, dirugikan, ataupun tidak sesuai SOP (standar operasional prosedur), maka itu dilarang keras.

”Misalnya, foto paspor yang seharusnya besok diubah jadi hari ini karena lewat biro atau calo, itu tidak bisa. Fungsi mereka (biro atau calo) itu apa? Karena bagaimanapun pemohon paspor tetap datang sendiri. Apakah biro itu mempermudah atau mempersulit tetap dilarang, lha yang dimanfaatkan biro jasa itu apanya?” beber Zaid setengah bertanya.

Menurut Zaid, pembuatan paspor berbeda dengan pengurusan maupun perpanjangan STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang bisa dititipkan karena tidak harus pemilik motor yang datang langsung ke kantor Samsat. Karena itu, ia mendesak agar Kantor Imigrasi Kelas I Semarang segera menghilangkan para calo berlabel biro jasa tersebut.

”Kan jelas gak ada yang bisa diolah. Apalagi pemohon paspor tetap harus datang sendiri, dan itu kan jelas berbeda dengan pembuatan STNK. Maka bubarkan saja (keberadaan calo tersebut, Red),” tegasnya.

Menurut dia, biro jasa di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang itu berbeda dengan biro perjalanan umum maupun travel yang dianggapnya sah dan resmi. ”Biro perjalanan umum atau travel itu baru resmi. Misalnya, dalam pengurusan paspor masal untuk ibadah umrah. Kalau biro jasa di Kantor Imigrasi itu bergeraknya sendiri-sendiri, apalagi biayanya sangat memberatkan pemohon paspor, jelas itu dilarang,” katanya.

Karena itu, ia meminta Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jateng maupun Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bertindak tegas dengan menghapus keberadaan para calo tersebut. ”Dibubarkan saja mereka (para calo), nggak masalah. Karena pembuatan paspor itu gak ada yang sulit. Yang penting syarat lengkap dan berkas ada. Justru dengan adanya biro jasa tersebut, kita jadi bertanya, ada apa ini? Apakah ada permainan? Alangkah lebih baiknya Kantor Imigrasi membubarkan,” desaknya.

Sementara itu, saat koran ini mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jateng untuk mengonfirmasi soal maraknya calo berlabel biro jasa di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, gagal menemui pejabat setempat. Pasalnya, pimpinan dan pejabat Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng yang berkompeten memberikan jawaban masih cuti Lebaran.

”Tujuh pimpinan masih cuti, Mas, termasuk Bapak Kabid Kemigrasian. Kita mau memberi statement, malah takut salah. Nunggu beliau saja, nanti datang lagi Senin (27/7). Kami cuma staf, Mas. Wakil Kabid Intelijen dan Informasi Kemigrasian juga tidak ada, Mas,” kata seorang Staf Bagian Keimigrasian, Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng.

Hal senada disampaikan Humas Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng, Nando Da Cruz. Ia mengatakan, informasi yang diketahui dari Kabid Keimigrasian, Drs Hatrisno S, belum mengetahui masalah tersebut.

”Kata Kabid Keimigrasian belum dapat laporan dari Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, jadi belum mengetahui masalah itu, Mas. Besok Senin saja Mas, ini beliau masih cuti. Senin nanti, selain biro-biro, berita yang lain juga tidak apa-apa diwawancarai, Mas. Beliau Senin juga sudah mengiyakan bisa menemui. Kalau pas halalbihalal di kantor gubernur kemarin (Rabu, 22/7), semua masuk, termasuk pimpinan, tapi sekarang masih pada cuti,” kata Nando ketika menemui Jawa Pos Radar Semarang di kantornya kemarin.

Seperti diberitakan Jawa Pos Radar Semarang sebelumnya, biro jasa atau calo pengurusan paspor marak di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Rabu (22/7) lalu, sejumlah calo berkedok biro jasa ini sudah tampak berkeliaran mencari mangsa. Rata-rata mereka mangkal di seputar Musala Nurul Hakim kompleks Kantor Imigrasi Semarang.

Meski di pintu masuk Kantor Imigrasi di kawasan Krapyak ini sudah terang-terangan dipasang peringatan untuk menghindari para calo, sekaligus dipasang pengumuman besar-besar tata cara pengurusan paspor secara resmi, namun para calo tersebut tak ada ketakutan sedikit pun dalam menjalankan aksinya. Mereka menawarkan jasanya secara terang-terangan kepada pemohon paspor yang datang.

Seorang calo yang akrab dipanggil Jabrik mengatakan, pengurusan paspor melalui dirinya cukup membawa KTP atau kartu mahasiswa, kartu keluarga (KK), serta akta kelahiran atau ijazah. ”Ngurus sendiri biayanya Rp 360 ribu lamanya 1 minggu lebih, Mas. Kalau lewat biro Rp 800 ribu, sekarang foto, besok sudah jadi. Bayarnya nanti di Bank BNI, kalau gak buru-buru bagusnya ngurus sendiri. Kalau buru-buru lewat biro aja, Mas,” tawarnya.

Hal senada diungkapkan Dedi, biro jasa paspor lainnya. Untuk mengurus paspor melalui dirinya juga cukup melampirkan syarat KTP, KK dan akta kelahiran atau ijazah. ”Biaya mengurus sendiri Rp 360 ribuan, jadi sekitar satu minggu. Lewat biro Rp 800 ribu, paling lama 2 hari sudah jadi. Masa aktif paspor sama, 5 tahun,” kata Dedi.

Calo yang akrab disapa Tri Paspor juga mengatakan serupa. Pengurusan paspor melalui dirinya cukup membawa KTP atau kartu mahasiswa, KK, akta lahir atau ijazah. ”Biro umrah juga sering menguruskan ke saya. Kalau lewat biro bisa lebih cepat,” promosinya.

Pria yang mengaku sudah 7 tahun menjadi biro jasa tersebut mengatakan, di hari biasa pembuatan paspor dibatasi hanya 200 pemohon. Dia bisa mendapat belasan pemohon. Bahkan saat jelang Lebaran lalu, ia mengaku bisa mendapat 50-an pemohon, karena banyak yang ingin bepergian ke luar negeri. ”Kalau lewat biro memang sedikit mahal, Rp 800 ribu, tapi lebih cepat. Sekarang foto, besok udah jadi,” kata Tri.

Kasi Komunikasi dan Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Muhammad Asrofah membantah maraknya calo yang mengatasnamakan biro jasa pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Menurutnya, biro tersebut adalah resmi, karena ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jateng.

Ia juga menyebutkan, para biro tersebut selalu mengenakan kartu pengenal yang dikenakan di dada. ”Kita juga survei kantornya, lakukan survei persyaratan di lapangan dan dilakukan administasi juga. Mereka sudah legal dan resmi. Kebanyakan yang mengurus ke biro tersebut karena pemohon tidak punya waktu. Tidak ada kerja sama dengan pegawai. Bahkan kalau ada pegawai yang ketahuan ’ngobyek’ akan dikenai sanksi berat,” ungkapnya.

Asrofah menegaskan, kalau ada biro jasa yang bermasalah pihaknya memberikan sanksi pencabutan izin. Ia juga membantah akan adanya budaya bagi-bagi antara oknum petugas dengan para calo tersebut. ”Kalau sembunyi-sembunyi kita tidak tahu. Sepengetahuan kita, tidak ada bagi-bagi antara oknum pimpinan dengan biro. Kalau ada yang komplain, baru akan dicabut izin bironya,” tandasnya. (jks/aro/ce1)