Jaksa Sebut Tiga Nama Baru

357
JADI PESAKITAN: Djody Aryo Setiawan (kiri) dan Suhantoro. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
JADI PESAKITAN: Djody Aryo Setiawan (kiri) dan Suhantoro. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SUHANTORO-JOKO (1)WEB

MANYARAN – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Semarang 2012 dan 2013 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (23/7). Agenda sidang dengan terdakwa Djody Aryo Setiawan (Bendahara KONI) dan Suhantoro (Sekretaris KONI) tersebut adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang.

Dalam dakwaannya, JPU sempat mengungkap nama-nama baru yang diduga mengetahui adanya dugaan penyelewengan penggunaan dana hibah KONI tersebut. Di antaranya, Ketua Umum KONI Kota Semarang Ikhwan Ubaidilah, serta pejabat pengadaan Sudibyo dan Mochtar Hidayat.

Sidang kemarin digelar terpisah. Untuk sidang dengan terdakwa Djody, dipimpin oleh hakim Alimin R Sujono, sedangkan sidang Suhantoro dipimpin hakim Gatot Susanto. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Semarang, Nur Indah Setyaningrum dan Dyah Ayu Wulandari membacakan surat dakwaan secara bergantian. Kedua terdakwa dijerat pasal berlapis, dan telah merugikan negara sebesar Rp 1,57 miliar.

”Atas perbuatan terdakwa dalam kurun waktu 2012-2013, negara telah dirugikan sebesar Rp 1,57 miliar. Hal itu berdasarkan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik. Rinciannya, besar kerugian pada 2012 sebesar Rp 412,4 juta, dan pada 2013 sebesar 1,16 miliar,” beber jaksa Nur Indah.

JPU juga menjerat kedua terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 KUHP. Selain itu, keduanya dijerat dakwaan subsider, yakni melanggar pasal 3 jo 18 pada UU yang sama. Lebih subsider melanggar pasal 8 ayat 2 jo pasal 18, serta lebih-lebih subsider melanggar pasal 9 jo 18 UU pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam dakwaannya, JPU menyebutkan bahwa kasus tersebut terjadi pada 2012 dan 2013 saat KONI Semarang mendapat bantuan hibah dari Pemkot Semarang. Hibah diterima atas pengajuan proposal permohonan dari setiap cabang olahraga (cabor). Selanjutnya, pada proposal 2012 diajukan anggaran Rp 9 miliar dengan 18 kegiatan, serta pada 2013 sebesar Rp 28,6 miliar. Pengajuan itu diproses Dinpora Kota Semarang. Pada 2012 dicairkan Rp 7,9 miliar, sementara pada 2013 sebesar Rp 12 miliar.

”Secara bertahap uang dicairkan dan masuk ke rekening berbentuk giro pada Bank Jateng Cabang Semarang dengan specimen-nya ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Ikhwan Ubaidilah dan Djody Aryo Setiawan serta Suhantoro,” kata Nur Indah.

JPU Dyah Ayu Wulandari menambahkan, dalam penggunaan dana hibah 2012 diketahui untuk sejumlah kegiatan, termasuk badan fungsional 38 cabor pencairannya diketahui dipotong oleh kedua terdakwa. Bahkan dari dana pada 2012, lanjut JPU, sesuai kuitansi diberikan Rp 800 juta dipotong Rp 350 juta, sehingga jumlah yang diterima hanya Rp 450 juta. Pada 2013, terhadap 10 cabor sesuai kuitansi Rp 425.502.000 dipotong Rp 50 juta, dan hanya diberikan Rp 375.502.000. Total dana yang dipotong Rp 400 juta.

”Terungkap pada 2012 kesekretariatan KONI Semarang juga mendapat alokasi pembelian peralatan seperti kamera, AC, genset, laptop, mikrofon dan proyektor sebesar Rp 132,4 juta. Namun oleh pejabat pengadaan, Sudibyo, hanya dibelanjakan Rp 103 juta. Dalam Lpj (laporan pertanggungjawaban) barang tersebut diperoleh melalui pihak ketiga, bukan membeli di toko,” ungkap JPU.

Sementara atas pemotongan Rp 400 juta, lanjut JPU, oleh Djody diserahkan kepada Mochtar Hidayat untuk ditempatkan di rekening atas namanya. Dana itu diketahui tidak dilaporkan Djody dalam Lpj.

”Pada 2013, KONI Semarang juga mengadakan sejumlah peralatan untuk kontingen Porprov Kota Semarang senilai Rp 745 juta. Namun atas pengadaan lewat sistem lelang yang dimenangkan CV Vagansa Sakti, rekanan belum dibayar Rp 736 juta sesuai realisasi. Diketahui Suhantoro dan Djody menggunakan kuitansi fiktif dalam Lpj pengadaan itu,” sebutnya.

Selanjutnya pada kegiatan Porprov di Purwokerto, Banyumas, KONI Semarang diketahui juga menganggarkan sebesar Rp 187,5 juta untuk rental mobil dan Rp 237,8 juta untuk hotel. Tetapi diketahui realisasi atas rental hanya Rp 32 juta, sementara untuk 4 hotel hanya Rp 42 juta.

Atas dakwaan JPU tersebut, kedua terdakwa mengaku tidak mengetahui permasalahanya. Selain itu, kedua terdakwa dan penasihat hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi (pembelaan). ”Kami tidak akan mengajukan eksepsi yang mulia. Jadi, sidang pekan depan langsung saksi-saksi saja yang mulia,” kata penasihat hukum terdakwa, Fadjar Subhki. (jks/aro/ce1)