Ahelya Abustam. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ahelya Abustam. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Sebanyak 118 paket pekerjaan fisik senilai Rp 40 miliar di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Pekalongan, ditemukan 90 pekerjaan fisik di antaranya bermasalah. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 orang pejabat di Dinas PSDA dan ESDM serta 48 rekanan pelaksana.

“Setelah kami melakukan rapat internal di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen terkait hasil pemeriksaan terhadap beberapa saksi, baik dari pihak rekanan dan pejabat Dinas PSDA ESDM, maka ada 90 paket proyek pekerjaan fisik yang bermasalah,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kajen Pekalongan, Ahelya Abustam, usai melakukan upacara hari Adyaksa ke-55 dan ekspose kasus ke media, Rabu (22/7) kemarin.

Kajari Ahelya menyatakan bahwa kasus tersebut akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Selanjutnya, segera dilakukan penuntutan untuk pelimpahan ke Pengadilan Negeri (PN).

“Kejari telah menemukan lebih dari dua alat bukti, serta adanya pengakuan dari beberapa saksi. Kami juga telah mengantongi beberapa nama calon tersangka,” kata Ahelya tanpa bersedia mengumumkan nama-nama calon tersangka tersebut.

Ahelya menegaskan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak ahli teknik dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat 90 proyek fisik yang bermasalah tersebut. Pihaknya berharap adanya dukungan penuh dari Pemkab Pekalongan agar Kejari bisa menuntaskan permasalahan dan kasus tersebut.

“Kami sangat berharap adanya dukungan dari Pemkab agar Kejari bisa segera menyelesaikan perkara ini. Karena beberapa alat bukti dan saksi telah kami temukan, termasuk para tersangkanya,” tandas Ahelya.

Sementara itu, Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kabupaten Pekalongan, Bambang Pramukanto menegaskan bahwa pelaksanaan proyek fisik yang ada di dinasnya, telah dilakukan sesuai prosedur dan Standard Operation Procedure (SOP) yang berlaku. Bahkan temuan BPK pada anggaran tahun 2014 pada dinasnya, hanya kesalahan administrasi bukan pada pekerjaan fisik.

“Memang ada temuan oleh BPK pada dinas kami. Tapi itu hanya kesalahan administrasi, bukan kesalahan yang berakibat terjadinya kerugian negara,” tegas Bambang yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) proyek fisik di Dinas PSDA dan ESDM Kabupaten Pekalongan. (thd/ida)