SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan penerapan sekolah lima hari di provinsi ini belum masuk kategori wajib. Pasalnya, dalam surat edaran yang dikirim kepada sejumlah sekolah-sekolah berbunyi dapat diujicobakan. Sehingga ia mengaku tidak masalah jika kemudian banyak yang menolaknya.

”Bagi saya tidak masalah. Tapi yang pasti, saat dilakukan pembahasan melibatkan stakeholder termasuk beberapa perguruan tinggi,” ungkapnya. Ganjar mengaku akan memberlakukan terhadap sekolah yang menjadi kewenangan pemprov yaitu tingkat SMA dan SMK. Kendati demikian, nantinya tidak langsung diterapkan di semua sekolah karena harus diujicobakan terlebih dahulu. ”Tahun ajaran baru ini akan dimulai. Nanti saya pilih sekolahnya,” imbuhnya.

Dia mengaku juga tidak mempersoalkan beberapa sekolah di desa yang menolak adanya surat edaran tersebut. Hanya saja, ia menegaskan bahwa banyak juga sekolah-sekolah swasta yang telah menerapkan sekolah lima hari. ”Saya nggak setuju kalau alasan penolakannya tidak dapat ngobyek les untuk menambah pendapatan. Ini menyebabkan mereka tidak fokus dalam mengajar dan lebih mementingakan lesnya. Seharusnya tidak begitu,” terangnya.

Dia menambahkan, jika sekolah lima hari diterapkan maka nantinya guru akan seharian penuh mendedikasikan waktunya untuk mendidik anak-anak. Sehingga ketika memasuki dua hari libur, anak dapat merasakan kegembiraan berkumpul dengan orang tua dan menjalin komunikasi intensif dengan mereka. ”Siswa tidak perlu diberi PR (pekerjaan rumah) yang sangat membebani,” tandasnya.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv menyatakan, kebijakan sekolah lima hari perlu dikaji lebih mendalam bersama stakeholder terkait. Di antaranya akademisi, dewan pendidikan, orang tua siswa, dan siswa sendiri. ”Sebab program ini akan berpengaruh bagi aspek pendidikan, sosial, dan lingkungan,” katanya.

Zen menambahkan, sebelum menerapkan kebijakan ini gubernur perlu mempertimbangkan kelangsungan pendidikan nonformal seperti tempat les, Taman Pendidikan Quran, Madrasah Diniyah, dan lain sebagainya. ”Sebab, selama ini anak-anak utamanya yang berada di desa setelah pulang sekolah melanjutkan pendidikan nonformal pada sore harinya,” imbuhnya.

Yang tak kalah penting, lanjut Zen, alasan gubernur dengan menerapkan kebijakan tersebut untuk menjalin kebersamaan sejak dini dengan orang tua sudah tepat. Hanya saja, perlu diingat bahwa tidak semua orang tua bekerja sebagai PNS yang bekerja selama lima hari. ”Masih banyak orang tua yang menjadi pegawai swasta yang bekerja selama enam hari,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)