Ali Mansur HD, Komisi A DPRD Jateng. (Radar semarang files)
Ali Mansur HD, Komisi A DPRD Jateng. (Radar semarang files)

Jateng bakal ada 21 pilkada pada Desember mendatang. ”Harus ada kesadaran politik bagi masyarakat, agar mereka bisa menentukan mana yang baik mana yang tidak,”

SEMARANG – Putusan Mahkamah Konstitusi MK yang melegalkan pencalonan keluarga petahana dalam pilkada membuat semua kalangan angkat bicara. Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansur HD menilai keputusan yang sudah digedok itu harus dihormati semua pihak. Sebab, keputusan yang sudah digedok MK itu bersifat final.

”Apa pun putusannya karena sudah digedok harus dihormati semua pihak,” katanya. Politisi Nasdem ini menilai, wajar jika ada yang pro dan kontra terkait dengan putusan tersebut. Ia menilai saat ini semua keputusan berada di tangan masyarakat. Jika memang keluaga calon petahana memiliki track record baik, maka harus dilanjutkan. Tapi ketika pernah tersandung masalah hukum, itu yang harus diwaspadai. ”Sekarang masyarakat juga sudah pintar untuk menilai. Jadi mereka bakal memiliki kepala daerah yang amanah dan bisa mengemban tugasnya,” imbuhnya.

Dalam kondisi saat ini lanjutnya, pendidikan politik sangat dibutuhkan. Tidak hanya negara, parpol harus ikut berperan dalam memberikan pendidikan politik di masyarakat. Hal ini sangat penting, agar proses demokrasi bisa berjalan transparan dan adil. Apalagi di Jateng bakal ada 21 pilkada pada Desember mendatang. ”Harus ada kesadaran politik bagi masyarakat, agar mereka bisa menentukan mana yang baik mana yang tidak,” tambahnya.

Ketua DPW PKS Jateng, A Fikri Fakih menilai keputusan MK tetap harus dijalankan. Ia menilai dengan melegalkan keluarga petahana untuk maju pilkada jelas bakal menimbulkan pro dan kontra. ”Jadi sekarang masyarakat harus cerdas untuk memilih calon kepala daerah. Harus lebih selektif dan menghindari money politics,” katanya.

Fikri menambahkan, pihaknya bakal menghormati keputusan yang sudah digedok tersebut. Meski begitu, keluarga calon kepala daerah yang pernah tersandung kasus hukum tetap harus diwaspadai. Seperti pernah terjerat kasus korupsi atau sebagainya. ”Ya harus memilih yang baik dan amanah. Apalagi nanti mereka bakal memimpin lima tahun ke depan, tambahnya. (fth/ric/ce1)