Diharapkan Tingkatkan PAD

167
GENJOT INVESTASI: Pameran investasi yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan di Semarang belum ini. Pemprov berupaya menggenjot investasi untuk meningkatkan PAD. (Radar Semarang files)
GENJOT INVESTASI: Pameran investasi yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan di Semarang belum ini. Pemprov berupaya menggenjot investasi untuk meningkatkan PAD. (Radar Semarang files)
GENJOT INVESTASI: Pameran investasi yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan di Semarang belum ini. Pemprov berupaya menggenjot investasi untuk meningkatkan PAD. (Radar Semarang files)

SEMARANG – Masih tingginya angka kemiskinan serta kondisi infrastruktur yang belum baik masih menjadi permasalahan di Jateng. Guna mengatasi masalah tersebut, pemprov dituntut meningkatkan APBD dalam setiap tahunnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan APBD adalah dengan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam upaya untuk meningkatkan PAD itu, Komisi C DPRD Jateng sedang menggagas perda inisiatif tentang investasi. Anggota Komisi C DPRD Jateng Wahyudin Noor Ali mengatakan, tujuan dibuatnya perda inisiatif ini adalah untuk mendongkrak PAD. Perda ini nantinya menjadi landasan pemerintah dalam melakukan investasi, apakah investasi di perusahaan milik pemerintah atau swasta.

”Selama ini memang pemerintah sudah melakukan penyertaan modal. Namun dana yang bisa disertakan terbatas. Kalau penyertaan modal juga hanya sebatas ke BUMD atau perusda,” ujarnya.

Dia menambahkan dalam perda investasi, bisa memberikan kesempatan pemerintah untuk berinvestasi di perusahaan nasional, baik milik pemerintah ataupun swasta. Jumlah dana yang diinvestasikan juga bisa lebih banyak dan terbuka.

Pada saat ini, kata Wahyudin, raperda masih dalah tahap awal pembentukan. Bahkan draf raperda juga baru disusun. Untuk mematangkan draf tersebut, telah digelar seminar di Tlogo Tuntang Kabupapten Semarang, pekan kemarin. Jika drafnya sudah matang, baru akan didaftarkan ke Badan Legislasi DPRD Jateng. ”Jateng perlu memiliki Perda Investasi, agar anggaran pendapatan dari sektor PAD bisa lebih banyak lagi,” kata pria yang biasa disapa Goyud itu.

Anggota Komisi C lainnya, Ahmad Ridwan menambahkan, beberapa daerah sudah ada yang memiliki perda investasi. Dan seharusnya, provinsi Jateng juga memiliki perda investasi. ”Perda investasi ini nanti akan membuat peluang Provinsi Jateng untuk melakukan investasi dengan menggunakan dana APBD. Tentu saja, nanti juga akan diatur mengenai jumlah anggaran yang bisa diinvestasikan. Jelas tidak mungkin semua dana APBD akan diinvestasikan semua,” kata politisi dari PDIP ini.

Sementara itu, pengamat ekonomi Undip, FX Sugiyanto mengatakan, setiap jenis investasi harus dilihat karakteristik spesifiknya. Selanjutnya, analisis investasi pemerintah harus secara tegas dan jelas merumuskan tujuan yang akan dicapai, melakukan pembandingan secara objektif antara opportunity cost sumber pembiayaan dengan income atau benefit yang akan di dapat dari investasi. ”Sedangkan bidang usahanya terutama terkait dengan pelayanan publik,” katanya. (ric/ce1)