MANYARAN – Drs Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jateng (Mantan Ketua Komisi D DPRD Jateng) kembali disebut terlibat atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng untuk wilayah Kebumen tahun 2008. Hal itu terungkap dalam sidang perdana beragendakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Kebumen dengan terdakwa Sutikno dan Daryanto, dua warga Kebumen yang mengkordinir pengajuan proposal dana bansos dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (13/7).

Oleh JPU dari Kejari Kebumen kedua terdakwa didakwa melakukan korupsi bersama Riyanto (mantan anggota DPRD Jateng periode 2004-2009 juga pengurus PDIP Purbalingga) serta Desi Akhiriyanto alias Bagong (mantan sopir Rukma Setyabudi) telah melakukan pemotongan dana bansos bidang keagamaan dan bidang pendidikan. ”Akibat perbuatannya, kerugian negara sebesar Rp 207 juta,” kata JPU, Trimo.

JPU mendakwa keduanya dengan dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat 1 UU nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ko Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. ”Subsider melanggar Pasal 3 UU yang sama,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam dakwaannya JPU mengatakan, sejumlah proposal bansos oleh kedua terdakwa lewat saksi Riyanto. JPU mengatakan proposal tersebut lalu diberikan ke saksi Bagong dan diajukan lewat Agus Dwi Utomo, Kabag Perbendaharaan pada Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng dengan menyebutkan sebagai titipan Drs Rukma Setya Budi selaku Ketua Komisi D DPRD Jateng. ”Seharusnya Biro Keuangan hanya menyetorkan proposal permohonan saja tanpa merekan proposal yang disertai nilai karena yang menentukan adalah tim pengkaji. Akan tetapi karena ada perintah Rukma Setyabudi proposal itu dicairkan dananya. Pada sampul proposal sendiri telah tertulis nominal uang yang tercantum,” kata JPU, Trimo.

JPU, Trimo mengatakan, setelah dana bansos tersebut cair untuk 6 penerima. Kemudian uang itu dikumpulkan panitia pembangunan musala, oleh terdakwa Daryanto sebesar Rp 240 juta lalu diserahkan ke Sutikno. Sesuai kesepakatan, dana bansos hanya diberikan masing-masing Rp 5 juta. ”Dari total Rp 240 juta yang seharusnya diterima dipotong sekitar Rp 33 juta sementara sisanya sebedar Rp 207 juta diminta terdakwa Daryanto. Uang diserahkan ke Riyanto untuk diteruskan ke Bagong,” kata JPU.

Sementara atas pemotongannya, lanjut JPU, Trimo, terdakwa Daryanto diketahui menerima uang ucapan terima kasih dari masing-masing panitia pembangunan musala sebesar Rp 2,9 juta.
”Namun belakangan, uang itu diberikan ke orang lain karena bersedia dipinjami rekening buku tabungan,” sebutnya.

Dalam dakwaan tersebut juga menyebutkan, kasus tersebut bermula saat Bagong bertemu Riyanto pada Januari 2008 di kantor DPD PDI Perjuangan Jateng dalam acara temu kader dan sosialisasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng pasangan Bibit-Rustri.

Kepada Riyanto, Bagong mengaku sebagai staf fraksi PDIP Perjuangan Jateng dan memberitahukan adanya program bansos. Ia menanyakan, adanya warga Kebumen yang akan mengajukan proposal bansos. Kepada Riyanto, saksi Bagong mengatakan, bahwa berapa pun dana bansos yang dicairkan, penerima hanya akan mendapat Rp 5 juta. Sisanya akan digunakan untuk pemenangan Pilgub Bibit-Rustri.

Atas tawaran itu, saksi Riyanto menindaklanjuti dengan mencari calon pemohon bansos. Dibantu saksi Untung Suparyono (mantan pengurus PDIP Purbalingga), saksi Riyanto mencari calon pemohon bansos, di antaranya terdakwa Sutikno dan Daryanto. Keduanya bersedia mengajukan dana bansos.

Rukma yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komisi D disebut terlibat memerintahkan pencairan dana bansos yang belakangan dikorupsi untuk pemenangan Pilgub Bibit Waluyo-Rustriningsih itu. Atas dakwaan itu, tim penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Sidang sementara ditunda dan akan kembali digelar pada Senin (27/7) mendatang. (jks/zal/ce1)