Putusan Dianggap Sesat Pikir

107

SEMARANG – Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan mantan narapidana bisa maju dalam bursa pemilihan kepala daerah (pilkada) kental nuansa politis.

Koordinator Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengungkapkan, putusan MK yang telah dikeluarkan sangat tidak progresif dan kental dengan nuansa politis. ”MK itu sesat pikir mengartikan soal hak asasi manusia (HAM) dan melupakan dampak psikologi HAM yang dirampas koruptor. Di situ banyak hak asasi orang banyak yang dirampas,” ujar Eko, Senin (13/7).

Eko juga mengimbau masyarakat bisa menjadi pemilih cerdas dan bisa berpikir lebih jeli untuk menentukan pemimpin ke depannya. Menurutnya, seharusnya MK tidak melihat dengan kacamata yang sempit dan bisa mendukung program pemerintah. Eko menilai sebaliknya putusan MK malah bertentangan dengan semangat dan tujuan pemberantasan korupsi.

”Pasti ini kabar gembira bagi eks napi yang akan maju dalam pilkada. Meski harus mengumumkan statusnya itu secara terbuka tentunya diperlukan pula kecerdasan masyarakat dalam memilih, jangan sampai masyarakat yang permisif dimanfaatkan oleh para koruptor,” ungkapnya.
Hal yang sama diutarakan, Ketua Umum Komunitas Pemerhati Korupsi (Kompak) Kota Semarang, Muhammad Kurnia. Ia menilai MK dalam putusannya justru memberikan ruang gerak para koruptor melakukan korupsi lagi dengan leluasa. ”Apakah ada deal-deal-an dalam keputusan itu masyarakat harus jeli dan cermat. Kalau MK memberi ruang gerak para koruptor untuk memimpin kita mau percaya siapa lagi dengan penegak hukum,” ujarnya.

Kurnia berharap putusan itu bisa diubah kembali. Ia juga mengusulkan putusan dicabut dan diganti. ”Seharusnya diganti setiap koruptor yang sudah terbukti bersalah ijazahnya dicabut dan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dan hak politiknya langsung dicabut. Kami menilai para koruptor yang sudah korupsi menyalahgunakan kecerdasannya untuk menguras keuangan negara,” tandasnya. (jks/ric/ce1)

Silakan beri komentar.