HP Siswa Baru SMK 3 Diseragamkan

172

SALATIGA–SMK Negeri 3 menyeragamkan telepon genggam 494 siswa baru. Kebijakan yang diakui kontroversial tersebut, diklaim bisa menanggulangi penyalahgunaan HP siswa yang makin canggih, termasuk di dalamnya mengantisipasi pornografi.

Salah syarat daftar ulangnya bagi siswa baru adalah mengganti biaya pembelian HP merk Venera seharga Rp 115 ribu. Alat ini hanya memiliki fitur sederhana yakni telepon dan pesan singkat.

“Kami memang menyeragamkan dengan dasar tata tertib. Banyak orang tua siswa yang berada di luar kota bahkan luar pulau, sehingga tidak bisa mengontrol keseharian aktivitas putra-putrinya,” jelas Diah Setyorini, ketua panitia penerimaan peserta didik baru SMK 3 saat ditemui wartawan, kemarin.

Penyeragaman telepon genggam ini, lanjut dia, adalah salah satu upaya menekan penyalahgunaan telepon. Lantaran akhir-akhir ini, banyak ditemukan video porno saat melakukan razia HP siswa. “Kami sering menyita HP siswa dan mengembalikan kepada orang tuanya karena banyak video porno. Kami berharap ini tidak lagi terjadi,” jelas Diah.

Dengan kondisi sekarang, semua siswa tidak boleh menggunakan HP di luar yang diberikan pihak sekolah. HP yang dibelikan orang tua tidak boleh dibawa ke sekolah. Jika HP itu rusak, lanjut Diah, siswa bisa membeli lagi di sekolah karena harganya di bawah harga pasaran. “Kami memiliki MoU dengan penjual HP dan memastikan harganya di bawah harga di toko-toko,” jelas perempuan berkerudung ini.

Sementara itu, Kepala SMK 3, Hadi Sutjipto mengakui jika kebijakan tersebut memang kontroversial tetapi tidak melanggar regulasi. “Alat itu dibeli untuk memberikan informasi kepada siswa. Jika lewat website, tidak semua bisa mendapatkan informasi secara cepat,” jelas Hadi di ruang kerjanya.

Ia menambahkan, jika program ini berhasil, dirinya yakin semua sekolah akan ikut dan meniru. Lebih lanjut ia memastikan, tidak ada keuntungan finansial yang diterima oleh sekolah. Keuntungan yang didapat adalah fasilitas dan kemudahan sekolah menyebarkan kebijakan yang terkait kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, Endi, 45, salah satu wali muid baru mengaku jika dirinya kaget saat daftar ulang ternyata ada biaya untuk pembelian HP. Namun, ia mengaku tidak bisa memprotes karena kebijakan itu sudah diambil sekolah meski anaknya sudah memiliki HP. “Kami warga baru dan semenara ya diam saja dulu,” jelasnya. (sas/ida)