UNGARAN – Alokasi Dana Desa yang diprogramkan pemerintah pusat akhirnya bisa terwujud. Saat ini dari 208 Desa baru sekitar 79 persen di Kabupaten Semarang yang sudah menerima kucuran dana desa tersebut. Sedangkan sejumlah desa yang belum menerima kucuran dana desa disebabkan karena masih ada persyaratan yang belum lengkap.

“Dana desa tetap disalurkan, hanya saja harus sesuai aturan. Di sini baru sekitar 79 persen desa yang sudah mendapatkan dana desa, sekitar 20 an persen belum mendapatkan karena masih harus melengkapi persyaratan,” kata Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, DR. Ahmad Yani disela-sela sosialisasi dana desa terhadap seluruh kepala desa, camat di Ungaran, kemarin.

Ia menambahkan, sosialisasi yang digagas Ditjen PK Kemenkeu RI dan Komisi XI DPR RI itu diikuti 208 kepala desa se Kabupaten Semarang dan para Camat. Hadir pula anggota komisi XI DPR RI Muhammad Hatta dan Abdul Kharis Al Masyhari, Kepala Bapermasdes Kabupaten Semarang Y Bambang Trihardjono, perwakilan dari Kemendagri dan perwakilan dari Kemendes PDT.

Ahmad Yani meminta para kepala desa untuk memanfaatkan dana desa yang diterima sesuai aturan yang berlaku. Sebab kucuran dana desa dapat ditunda bila Perbup dan tidak adanya Perdes, APBDes dan laporan keuangan desa. Selain itu penundaan pengucuran dana desa bisa dilakukan jika ada usulan dari Inspektorat jika ada permasalahan. Ahmad Yani juga berpesan agar penggunaan dana desa itu tertib dan sesuai peraturan. Jika tidak sesuai aturan maka akan berimbas pada masalah hukum.

“Inspektorat bisa melakukan pengawasan penggunaan. Jadi jika ada permasalahan misalnya silpa (sisa lebih) dana desa terlalu tinggi karena tidak digunakan ya untuk pengucuran dana desa tahap kedua bisa dipotong. Jangan sampai terjadi jaksa masuk desa untuk memeriksa kades yang bermasalah karena penyalahgunaan dana desa,” imbuhnya.

Ahmad Yani menambahkan, pemerintah pusat mulai merevisi Peraturan Pemerintah (PP) untuk memperbaiki besaran dan mekanisme pengalokasian dana desa. Pemerintah akan merealisasikan alokasi dana desa sebesar 10 persen dari total transfer dana daerah. Rencana akan dilaksanakan secara bertahap dan targetkan pada tahun 2017 dapat dicapai. Disebutkan, pada tahun 2015, prosentase dana desa yang dialokasikan sebesar 3,23 persen atau sekitar Rp 20 triliun. Pada tahun 2016, direncanakan prosentase mencapai sekitar enam persen dan di tahun 2017 akan terpenuhi target 10 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI, Abdul Kharis Al Masyhari berharap dana desa yang diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan desa. “Saya berharap tidak ada satupun kepala desa yang tersangkut masalah hukum karena penyelewengan dana desa,” katanya.

Kepala Bapermasdes Y Bambang Tri Hardjono mengatakan, di Kabupaten Semarang pencairan dana desa tahap I sebesar Rp 23.136.380.400,00 atau 40 persen dari total dana desa sebesar Rp 57.840.951.000,00. Besaran dana desa terendah yang diterima sebesar Rp 260.641.000,00 dan tertinggi Rp 308.839.000,00. “Sampai dengan 7 Juli 2015, sebanyak 166 desa atau 79,8 persen dari 208 desa yang ada telah mencairkan dana tersebut. Nilai anggaran yang dicairkan Rp 18.456.134.000,00,” katanya. (tyo/fth)