Takut Bermasalah, PNS Pilih Tiarap

153

SALATIGA – Mandeknya proyek pembangunan di Kota Salatiga semakin parah. Hingga pertengahan tahun 2015 ini, baru 17 persen anggaran yang terserap. Salah satu penyebabnya, banyak PNS yang takut berurusan dengan hukum.

Dengan kondisi seperti ini, akan menyumbang besarnya sisa lebih anggaran (Silpa) dan kemungkinan melebihi tahun 2014 lalu. Karena di tahun 2014, anggaran pembangunan yang tidak terserap mencapai Rp 250 miliar. Beberapa proyek besar yang sudah direncanakan tidak berjalan karena SKPD.

Hal ini terungkap dari acara pembinaan dan pengarahan pelaksanaan proyek pembangunan 2015 yang dihadiri Wali Kota Salatiga Yuliyanto, Forkompinda serta jajaran SKPD. Bertindak sebagai moderator, Sekda Salatiga Agus Rudianto. Sedangkan pembicara, Kasatreskrim AKP Moch. Zazid, Kajari Suwanda dan Kepala PN Djoni Witanto. Walikota Salatiga dan Ketua DPRD Teddy Sulistio sebagai pemberi pengarahan. ”Baru 17 persen anggaran yang terserap, untuk itu kami minta kepada para pejabat struktural untuk mengurangi Dinas Luar (DL), sehingga menghemat anggaran,” ujar wali kota.

Dikatakan, ada dua penyebab mengapa selama ini proyek tidak bisa berjalan sesuai yang sudah direncanakan, selain ketakutan akan berurusan dengan hukum, juga banyak PNS yang belum memiliki sertifikat menjadi PPKom.

Kepala Dinas Pertanian Ir Husnaini dalam kesempatan itu menyampaikan pertanyaan, tentang kepastian dari penegakan hukum terkait dengan pejabat yang sudah habis masa berlaku sertifikatnya. ”Apakah masih diperbolehkan untuk menjadi panitia lelang atau PPKom. Kalau boleh harus ada hitam di atas putih atau surat pernyataan resmi,” tanya Husnaini. Mendapat pertanyaan tersebut, salah seorang pembicara, AKP Moch. Zazid menegaskan jika tidak boleh dan hal itu tetap menyalahi aturan.

Sementara Kepala Disdikpora Dra Gati Setiti meminta kepada aparat penegak hukum supaya tidak terlalu mudah menanggapi pengaduan masyarakat. Karena ketika PNS dipanggil oleh penegak hukum, klarifikasi masalah itu, maka secara otomatis mentalnya akan down dan mengalami beban psikologis. ”Inilah yang menjadikan PNS takut,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Zazid mengatakan, selama ini Polres Salatiga dalam menyidik kasus korupsi tidak menanggapi surat yang masuk. Ia menyadari surat itu bisa juga fitnah. ”Kita sudah punya prosedur, yaitu pengumpulan bukti awal, dan bila terpenuhi baru dinaikkan ke bukti awal untuk penyelidikan,” ujarnya.

Sementara salah satu kepala Dinas kepada wartawan mengungkapkan, PNS sejumlah yang memiliki sertifikasi memang terang terangan tidak mau menjadi PPKom proyek. Sementara tidak sedikit juga PNS yang memilih menggagalkan tes saat ujian agar tidak memiliki sertifikasi untuk pengadaan lelang barang dan jasa. (sas/zal/ce1)