DEMAK – Para kandidat cabup-cawabup yang berstatus anggota DPRD berpikir ulang untuk maju dalam kontestasi pilkada Demak. Ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggota DPRD/DPRD provinsi/DPD/DPR RI yang mau maju sebagai calon kepala daerah harus mundur setelah ditetapkan KPU.

Sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf s dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan. Namun, kemarin MK memutuskan anggota dewan yang nyalon harus mundur.

Menanggapi keputusan tersebut, cawabup dari Partai Gerindra, Maskuri mengatakan, dirinya cukup terkejut dengan adanya keputusan MK tersebut. Meski demikian, pihaknya akan tetap berkonsultasi dengan DPW maupun DPP Partai Gerindra terlebih dulu, yakni apakah tetap akan maju atau tidak. ”Saya akan konsultasi dulu,” katanya.

Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet yang berencana maju sebagai cawabup dari PDIP. Keputusan MK juga cukup mengejutkan sehingga pihaknya juga akan berkonsultasi ke DPP PDIP lagi. ”Saya sih tetap santai saja. Kita konsultasi dulu ke DPP,” ujar Slamet.

Ketua KPUD Demak, Mahmudi menuturkan, pihak KPUD belum bisa menyikapi masalah tersebut dan tetap akan menunggu salinan putusan dari MK secara resmi. ”Kita belum tahu persis putusannya. Baru kabar lewat internet. Meski demikian, pada dasarnya KPUD tetap siap menjalankan dan menindaklanjuti apa yang telah diputuskan MK,” katanya.

Menurutnya, bila putusan MK mengharuskan calon bupati atau wakil bupati berstatus anggota DPRD wajib mundur, maka tetap harus mundur dari jabatannya. ”Ya, itu risiko,” jelas Mahmudi. (hib/ric/ce1)