Pemprov Bisa Kena Sanksi

204

”Silpa yang tinggi bisa dikategorikan bentuk penyerapan anggaran yang tidak maksimal.”
Masruhan Samsurie, Ketua Komisi A DPRD Jateng

SEMARANG – DPRD Jateng menyambut baik langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan memberi sanksi terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang lambat dalam menyerap anggaran. Pemprov Jateng dianggap bisa terkena sanksi tersebut mengingat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Jateng tahun anggaran 2014 diketahui cukup tinggi. Yaitu mencapai Rp 1,688 triliun.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie mengatakan langkah Kemendagri merupakan upaya bagus pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di daerah. Dia mencontohkan di Jateng Silpa APBD tahun lalu sangat tinggi. ”Silpa yang tinggi bisa dikategorikan bentuk penyerapan anggaran yang tidak maksimal,” ujar politisi PPP tersebut.

Realisasi APBD Jateng 2014 menyebutkan bahwa pendapatan sebesar Rp 15,157 triliun dan belanja sebesar Rp 15,086 triliun. Sehingga surplus Rp 71,39 miliar. Sementara untuk pembiayaan terdiri atas penerimaan daerah sebesar Rp 1,689 triliun, pengeluaran daerah sebesar Rp 72 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp 1,617 triliun. Sehingga Silpa mencapai Rp 1,688 triliun.

Lebih lanjut Masruhan berharap dalam perencanaan APBD tahun depan, pemprov membuat perencanaan yang bisa dikritisi dewan. Hal itu demi menekan angka Silpa yang tinggi. ”Ini merupakan kerja berat bersama, tidak hanya bagi eksekutif, tapi juga DPRD Jateng,” paparnya.

Menurut dia, Silpa yang tinggi bisa diklaim sebagai penghematan jika menyangkut biaya perjalanan dinas maupun rapat. Namun yang terjadi Silpa melonjak karena belanja proyek dan belanja pengadaan yang kurang baik.

Sebelumnya Kemendagri menyatakan akan memberikan sanksi kepada pemda yang lambat menyerap anggaran. Sanksi itu berupa sanksi disinsentif, yaitu tidak mendapatkan anggaran tambahan mulai tahun depan Rp 100 miliar per daerah. Kepala daerah juga akan mendapat teguran sampai pemberhentian sementara untuk pembinaan khusus dari Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera menurunkan tim khusus untuk memastikan pemerintah daerah memacu penyerapan anggaran serta dana dekonsentrasi. Hal tersebut dianggap penting untuk menggerakkan pembangunan daerah agar perekonomian lokal kembali bergairah.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan tim akan diprioritaskan mengunjungi daerah dengan penyerapan anggaran rendah. Berdasarkan data, realisasi belanja APBD 34 provinsi sampai Juni 2015 rata-rata baru 25 persen dengan dua provinsi terendah ialah Banten (11,2 persen) dan Riau (12,6 persen).

”Tak hanya memastikan pemda agar cepat menyerap anggaran, jika ada masalah yang menghambat dalam upaya percepatan penyerapan, tim akan membantu mengurai masalah tersebut,” ujarnya. (ric/ce1)