HASIL PPD SMA: Sejumlah calon peserta didik baru dan orang tuanya saat melihat pengumuman hasil PPD 2015 di SMA Negeri 5 Semarang kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
HASIL PPD SMA: Sejumlah calon peserta didik baru dan orang tuanya saat melihat pengumuman hasil PPD 2015 di SMA Negeri 5 Semarang kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Setelah pengumuman hasil penerimaan peserta didik (PPD), persoalan yang kerap muncul adalah penarikan pungutan di luar ketentuan yang dilakukan pihak sekolah. Hal itu sering menjadi keluhan orang tua peserta didik baru. Salah satunya penarikan biaya kain seragam. Setiap sekolah menarik biaya yang besarnya berbeda. Padahal jumlah kain seragam yang diterima relatif sama. Anehnya lagi, pihak sekolah keberatan memberikan kuitansi pembayaran kepada orang tua siswa.

Seperti pengakuan Aini, orang tua siswa yang bertempat tinggal di Jalan Dempel, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Pedurungan. Ia mengaku membayar Rp 450 ribu untuk membeli seragam di SDN Tlogosari Kulon 01. Namun saat membayar ke pihak sekolah, tidak dilengkapi dengan kuitansi. ”Saya ya percaya saja. Sebenarnya ingin ada kuitansi buat pegangan saja,” katanya.

Orang tua siswa lainnya, Agus, warga Jalan Erowati, Kelurahan Bulu Lor, Semarang Utara mengaku membayar uang seragam putranya yang diterima di SDN Pendrikan Lor 03 sebesar Rp 500 ribu. Pembayaran juga tidak dilengkapi kuitansi. ”Uang sebesar itu harusnya pakai kuitansi, biar transparan juga,” ujarnya.

Jika dua sekolah itu menarik biaya seragam lebih dari Rp 400 ribu. Beda dengan di SD Bendungan, Gajahmungkur. Sekolah ini hanya menarik Rp 210 ribu. Tentu saja terpautnya dua kali lipat. Tak hanya itu, pembayaran seragam di sekolah ini juga dilengkapi kuitansi. ”Saya kira besarnya wajar. Lagian juga dikasih kuitansi, jadi saya nggak keberatan,” kata orang tua siswa bernama Ariel, warga Jalan Lempongsari. Gajah Mungkur.

Ketua Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, Achmad Zaid, mengatakan, ditemukannya penarikan uang seragam di sejumlah sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik (PPD) 2015 Kota Semarang termasuk pungutan liar (pungli). Sebab, sekolah negeri sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diatur di Permendikbud. Berbeda dengan sekolah swasta.

Zaid menegaskan, pengadaan seragam sekolah merupakan lahan empuk munculnya pungutan liar. ”Pengadaan seragam yang dimaksud adalah seragam yang dapat ditemukan atau dijual di tempat umum, dan yang ini tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah seragam khusus sekolah seperti seragam batik atau olahraga yang tidak dijual di tempat umum. Harganya pun harus sesuai perhitungan dan masuk akal,” kata Zaid kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (3/7).

Ia meminta seluruh kepala sekolah tidak berlindung di balik kebijakan komite sekolah untuk melegalkan pungli. Apalagi hingga membuat masyarakat umum merasa keberatan. Untuk itu, dia mengimbau jika masyarakat menemukan adanya pungli saat pendaftaran sekolah agar melaporkannya ke kantor Ombudsman.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, mengatakan, pembelian seragam sudah diatur dalam Permendikbud. Segala pengadaan seragam merupakan tanggung jawab orang tua.

”Ketentuan warna seragam sudah diatur di dalam Permendikbud. Orang tua mau beli di mana dipersilakan. Makanya kita masukkan di juknis PPD, ada lampiran untuk seragam. Mau beli di mana pun tidak ada dilarang. Di toko boleh, di sekolah boleh,” ujar Bunyamin.

Ditegaskan Bunyamin, pihaknya tidak pernah mengondisikan sekolah untuk berjualan seragam dengan harga yang ditentukan. Pakaian seragam menjadi pembiayaan personal. Berapa pun harganya, orang tua mau beli di mana pun dipersilakan.

”Namun model tetap harus manut kepada sekolah. Karena sekolah lah yang menentukan model seragam. Selain itu, hal tersebut tidak boleh dijadikan persyaratan oleh sekolah ketika siswa hendak melakukan pendaftaran ulang. Kalau sekolah hanya sebatas menyediakan boleh-boleh saja, asal tidak mewajibkan maupun digunakan sebagai salah-satu syarat saat siswa tengah melakukan pendaftaran ulang maupun saat kenaikan kelas,” tuturnya.

Dikatakan, seragam untuk siswa sekolah di Kota Semarang kini dibuat panjang. Seperti penggunaan celana panjang dan rok panjang. Dijelaskan Bunyamin, hal tersebut dimaksudkan dalam rangka antisipasi penyakit demam berdarah.

”Seperti diketahui, peredaran nyamuk aedes aegypti banyak sekali di sekolah. Sehingga pasien-pasien DB sebagian besar merupakan siswa sekolah. Dengan adanya pemakaian seragam yang memang dibuat serbapanjang tersebut, kini angka penderita demam berdarah di sekolah Kota Semarang berkurang,” kata Bunyamin.

Pengumumam SMA
Sementara itu, kemarin hasil PPD tingkat SMA diumumkan. Sejumlah calon peserta didik yang diterima di sekolah pilihannya tampak bersuka cita. Sebaliknya, yang tak lolos, mulai berburu sekolah swasta. Salah satunya Randri, alumni siswa SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Ia tampak lesu didampingi ibunya saat melihat papan pengumuman PPD di SMA Negeri 1 Semarang. ”Iya Mas tidak diterima karena nilai saya totalnya kurang. Terpaksa harus mendaftar di sekolah swasta,” ujarnya di sela mencabut berkas di SMA Negeri 1, Jumat (3/7).

Di SMA Negeri 1, nilai akhir tertinggi dalam rayon yang diterima 38,25, luar rayon 38,70 dan luar kota 38, 30. Sedangkan nilai akhir terendah yang diterima dalam rayon 33,40, luar rayon 28,55 dan luar kota 33,40. Jumlah total yang diterima 502 siswa.

Praktis, kemarin sejumlah SMA swasta mulai dibanjiri pendaftar yang gagal di sekolah negeri. Salah satunya di SMA Teuku Umar Semarang. Sekolah yang terletak di dekat Stadion Jatidiri tersebut bahkan masih melayani pendaftaran hingga pukul 14.00 meski biasanya di hari yang sama pendaftaran sudah tutup sebelum salat Jumat. ”Memang ada lonjakan pendaftar dibanding hari-hari sebelum pengumuman PPD,” ucap Kepala SMA Teuku Umar, Budi Santoso.

Dikatakan Budi, pada PPD 2014 lalu, sekolahnya mendapatkan 108 siswa. Sedangkan untuk tahun ini targetnya 120 siswa. ”Daya tampung maksimal sekolah kami 120 siswa, yang dibagi menjadi 4 kelas,” katanya. (ewb/aro/ce1)