PKB Lakukan Desakan Politik

183
Sukirman. (Radar semarang files)
Sukirman. (Radar semarang files)

SEMARANG – Tidak bisa cairnya dana hibah untuk tahun ini karena aturan baru membuat sejumlah kalangan mulai kebingungan. Cukup beralasan memang. Sebab selama ini dana hibah bisa membantu perekonomian dan pembangunan di tengah masyarakat. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pergub 70 2014, dana hibah bisa dicairkan bagi mereka yang memiliki legalitas hukum hingga izin dari Kemenkumham.

Ketua DPW PKB Jateng, KH Yusuf Chudlori meminta warga nahdliyin untuk bersabar dan tenang dalam menyikapi persoalan regulasi baru pencairan dana hibah dan bansos. Sebab, aturan baru itu secara tidak langsung membuat warga nahdliyin banyak yang terdiskualifikasi sebelum pencairan dana hibah karena harus berbadan hukum hingga izin dari Kemenkumham. ”Memang ada aturan baru, jadi ada ribuan proposal hibah baik dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi masih belum jelas nasibnya,” katanya.

Gus Yusuf menambahkan, saat ini Fraksi PKB DPRD Jateng telah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jateng. Ia berharap ada langkah strategis yang diambil gubernur agar segera ada titik terang dalam mekanisme pencairan hibah dan bansos. ”Dana hibah ini sangat bermanfaat bagi pembangunan dan perekonomian masyarakat Jateng,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengaku telah melakukan desakan politik agar segera ada kejelasan mekanisme pencairan dan persyaratannya. Sebab, jika mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pergub 70 2014, warga nahdliyin banyak yang terdiskualifikasi sebelum pencairan dana hibah. ”Kami mendesak gubernur untuk melakukan diskresi atas aturan tersebut sehingga hibah dan bansos pada 2015 segera bisa dicairkan. Persoalan ini tak hanya dihadapi di pemprov, di seluruh kabupaten/kota juga mengalami persoalan yang sama,” katanya.

Ia menambahkan, warga nahdliyin selama ini lebih banyak mengakses hibah bidang pendidikan keagamaan dan bidang keagamaan. Musala dan masjid jika dulu tanpa badan hukum bisa mengakses dana hibah. ”Tapi adanya aturan baru sekarang akan sulit karena sebagian besar musala dan masjid dikelola menggunakan kearifan lokal bukan berbadan hukum,” tambahnya. (fth/ric/ce1)