TERSENYUM: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak periode 2014-2019, Achmadi usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. (Joko susanto/jawa pos radar semarang)
TERSENYUM: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak periode 2014-2019, Achmadi usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. (Joko susanto/jawa pos radar semarang)

MANYARAN – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana Banpol Kabupaten Demak dengan terdakwa Budhi Achmadi, Wakil Ketua DPRD Demak periode 2014-2019, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. JPU dari Kejari Demak menganggap eksepsi sudah memasuki pokok perkara sehingga pihaknya meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi atau keberatan dari PH terdakwa.

“Jika dakwaan menyebutkan jumlah kerugian sama, maka akan menyebabkan dakwaan kabur. Karena pada dakwaan lebih-lebih subsidair hanya mengenai perbuatan pemalsuan surat tugas, surat perintah perjalanan dinas, kuitansi tanda terima uang transport dan kuitansi penerimaan uang rapat internal yang diketahui fiktif,” kata JPU Nur Farida Anggraeni SH dihadapan majelis hakim yang dipimpin Alimin R Sudjono.

Nur Farida menyebutkan, mengenai eksepsi yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan masuk pidana namun adminitrasi, serta kewenangan audit perhitungan kerugian negara harus dibuktikan di pengadilan. JPU menilai penerapan pasal 55 ayat 1 KUHP yang hanya diterapkan dakwaan lebih-lebih subsidair, pihaknya menilai karena mengurai keterlibatan saksi Agus Endarto dan Sutejo atas pembuatan LPJ (laporan pertanggungjawaban). Perihal terdakwa terbukti melakukan, menyuruh lakukan, hal itu akan dibuktikan dalam pokok perkara. “Mengenai dakwaan disusun subsidairitas dan tidak komulasi, hal itu tidak menjadi soal. Apapun dakwaannya, terdakwa sama-sama bisa melakukan pembelaan,” imbuhnya.

Dalam eksepsi Kuasa hukum terdakwa, Theodorus Yosep Parera mengatakan, dakwaan jaksa kabur dan tidak jelas. Sebab dalam dakwaan awalnya jaksa menyebutkan bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp 224,3 juta. “Tetapi dalam dakwaan lebih lebih subsidair, jaksa penuntut umum menyatakan akibat perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp 166,5 juta,” katanya.

Yosep menambahkan, adanya perbedaan jumlah kerugian negara dalam dakwaan yang disusun jaksa dalam dakwaan lebih lebih subsidair, sangat menyulitkan terdakwa untuk membela diri. Selain itu, JPU dalam dakwaannya menyatakan secara tegas terdakwa telah melanggar ketentuan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Maka oleh jaksa dibawa kasus dana bantuan parpol itu ke ranag korupsi. “Hal itu tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009. Dalam Pasal 30 disebutkan, sanksi atas tidak dipertanggungjawabkan dana bantuan parpol adalah administrasi berupa penghentian bantuan keuangan untuk tahun berikutnya,” imbuhnya.

Yosep juga mempersoalkan siapa yang melakukan perhitungan kerugian negara hingga muncul angka berbeda yaitu Rp 224,3 juta dan Rp 166,5 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 dan 2012, tidak ditemukan adanya dugaan kerugian negara dalam penyaluran dana bantuan partai Golkar di Kabupaten Demak. “Ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah jumlah kerugian negara yang berbeda antara tiap dakwaan tersebut hanya rekayasa belaka atau benar-benar hasil audit dari instansi yang berwenang,” tambahnya.

Seperti diketahui, Kasus tersebut bermula pada tahun 2009 saat Partai Golkar Demak yang mendapat suara 71.128 pada Pileg mendapat bantuan dana Parpol sebesar Rp 133.649.512 per tahun (71,128 dikali Rp 1.879). Dana Banpol seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Ketua DPD II Golkar Kabupaten Demak ini oleh JPU diancam dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsidair perbuatannya diatur dalam pasal 8 jo pasal 18 UU yang sama. Dan lebih subsidair, dijerat pasal 3 jo pasal 18 UU yang sama. Lebih lebih subsidair dijerat pasal 9 UU yang sama. (bj/fth)